agam,banuaminang.co.id
Jabatan sebagai anggota DPRD mungkin bagi sebahagian orang adalah jabatan yang prestisius. Diakui atau tidak disitu terdapat privilage dengan fasilitas yang disediakan oleh negara. Tapi bagi kami untuk berjuang untuk mendapatkan jabatan itu bukanlah soal jabatan dan fasilitas tersebut. Jabatan sebagai anggota DPRD merupakan salah satu ikhtiar untuk bisa memperbaiki keadaan. Menjadikan rakyat bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang kedaulatan.
Bagi kita di Agam, kondisi saat ini semakin jauh dari harapan. Dari infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi ekonomi sangat buruk. Jalan yang menghubungkan wilayah timur dengan barat mulai dari Padang Lua sampai Muko-Muko sungguh memprihatinkan. Tidak hanya sempit, tapi banyak yang rusak. Begitu juga dengan jalan yang menghubungkan antara Agam dengan Tanah Datar lewat Baso. Alasan klasik dari tahun ke tahun tetap saja itu adalah kewenangan propinsi, bukan kewenangan kabupaten. Normatifnya memang demikian. Tentu saja seharusnya pemerintah daerah harus gigih memperjuangkannya ke pemerintah yang ada di atasnya lobi lobi ke parlemen dari provinsi sampai ke pusat.
Belum masalah ekonomi, dari data statistik yang menggunakan standar BPS orang miskin di Agam sekitar 6-7 persen. Namun realitasnya jumlah itu melampaui angka tersebut. Dari setiap pertemuan dengan ibu-ibu hal inilah yang dikeluhkan. Banyak rumah tangga di Kabupaten Agam ini yang terjerat dengan hutang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena inilah satu satunya jalan yang bisa mereka tempuh untuk bisa mendapatkan dana segar. Sayangnya banyak yang terjebak disitu bukan untuk hal produktif tapi konsumsi. Dari situ kelihatan bahwa kondisi ekonomi tidak menggembirakan.
Begitu juga dengan kondisi pendidikan. Dari sisi kualitas pendidikan di Agam jauh dari yang diharapkan. Data tidak pernah tersajikan berapa sebetulnya anak-anak di Agam yang tamat di SMA atau sederajat yang melanjutkan ke Perguruan tinggi, dan berapa yang di terima di perguruan tinggi favorit. Begitu juga dengan angka pengangguran terbuka, angka yang disajikan sekitar 4 persen. Tapi benarkah demikian?.
Belum lagi masalah sosial. Tingginya tingkat peredaran narkotika, judi online dan seterusnya. Belum lagi tentang pertanian yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar rumah tangga di Agam. Ongkos produksi yang mahal, harga yang rendah dan seterusnya seperti lingkaran persoalan yang tidak pernah teruraikan. Tidak ada kemauan political will untuk itu, kalau pun ada mungkin tingkat keseriusannya perlu dipertanyakan. Belum lagi UMKM dan seterusnya. Sungguh banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Agam ini.
Agam tahun ini memiliki APBD sekitar 1,65 T. Angka yang cukup besar. Artinya jika APBD ini dibelanjakan dengan tepat, untuk mengurusi persiapan yang mendasar tersebut, setidaknya persoalan persoalan kemiskinan bisa berangsur dikurangi dengan pendekatan pemberdayaan. Anggaran itu disusun melalui kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, antara Bupati dengan DPRD.
Berangkat dari itu semua, tampak bahwa lembaga ke dewanan belum bekerja maksimal untuk mengawal kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Karena itulah kenapa kami di Partai Gelora menjemput mandat rakyat untuk bisa masuk di DPRD Agam. Masuk bukan mendapatkan jabatan dengan privilage dan fasilitas yang diberikan. Masuk untuk bisa berjuang untuk kepentingan rakyat Agam. Semua itu bukan hanya akan dipertanggung jawabkan di dunia saja tapi juga di akhirat nanti.
Sekali lagi bagi kami bukan soal jabatan, tapi adalah soal perjuangan untuk rakyat. Politik itu bukan untuk kekuasaan yang menambah kekayaan, tapi adalah sarana perjuangan untuk melindungi , mengayomi mereka yang lemah dan untuk memperjuangkan yang terbaik bagi kemaslahatan.
Editor: Redaksi
