Hijrah ke PSI karena Jokowi, Riyan Permana Putra Dirikan Dunsanak Jokowi

Bukittinggi158 Dilihat

Bukittinggi, BanuaMinang.co.id Peta politik Kota Bukittinggi kembali bergerak. Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Perindo Bukittinggi, memilih berhijrah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak berhenti di sana, Riyan juga menggagas dan mendirikan Dunsanak Jokowi, wadah yang menurutnya lahir dari apresiasi terhadap sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

 

Dua langkah tersebut menjadi babak baru perjalanan politik Riyan di Bukittinggi. Di satu sisi, ia memilih PSI sebagai rumah politik baru. Di sisi lain, ia membangun Dunsanak Jokowi sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kedekatan atau apresiasi terhadap figur dan gagasan politik Jokowi.

 

“Riyan memilih PSI salah satunya karena sosok Pak Jokowi. Karena itu, selain bergabung dengan PSI, Riyan juga mendirikan Dunsanak Jokowi. Riyan ingin ada ruang silaturahmi dan kebersamaan bagi dunsanak-dunsanak yang memiliki kecintaan dan apresiasi terhadap Pak Jokowi,” ujar Riyan.

 

Menurut Riyan, Dunsanak Jokowi tidak dimaksudkan sekadar menjadi wadah politik praktis, tetapi juga ruang untuk membangun komunikasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

 

Dari Perindo ke PSI, Bawa Modal Advokat

Riyan bukan pendatang baru dalam dunia politik Bukittinggi. Sebelumnya ia dikenal sebagai Ketua Perindo Bukittinggi dan aktif menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.

 

Kini, pengalaman tersebut dibawanya ke PSI

Sebagai advokat, Riyan mengatakan dirinya ingin memberikan warna berbeda dalam perjalanan PSI Bukittinggi. Ia ingin politik tidak berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengawal kepentingan masyarakat melalui jalur hukum. (15/9/26).

 

“Riyan sebagai advokat siap memberikan kontribusi untuk membesarkan PSI Bukittinggi. Politik dan hukum harus bisa berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

 

Riyan bahkan dalam diskusi dengan Jokowi menyatakan siap mengawal berbagai persoalan hukum yang berkembang di Kota Bukittinggi.

 

Mulai dari polemik puluhan pedagang kios di kawasan TMSBK, isu pelestarian gajah di kebun binatang, dugaan kekerasan di lingkungan kampus Fort De Kock, hingga dugaan penyimpangan atau korupsi dalam perencanaan pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi.

 

Namun Riyan menegaskan seluruh isu tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum.

 

“Kami siap mengawal agar masyarakat mendapatkan keadilan dan proses hukumnya berjalan secara objektif,” katanya.

 

Bawa Semangat Jokowi: Pedagang Jangan Diperlakukan Semena-mena

Salah satu isu yang menjadi perhatian Riyan adalah persoalan puluhan pedagang kios di kawasan TMSBK Bukittinggi.

 

Riyan mengatakan, cara pemerintah Bukittinggi menghadapi masyarakat kecil harus mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan.

 

Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai salah satu hal yang ia lihat dari gaya pemerintahan Jokowi dalam menghadapi persoalan masyarakat, khususnya ketika pemerintah harus melakukan penataan dan relokasi.

 

“Riyan melihat pada masa Pak Jokowi jadi walikota di Solo ketika ada persoalan pedagang dan relokasi, pendekatan dialog dan kemanusiaan sangat penting. Pedagang jangan langsung dianggap sebagai penghambat pembangunan,” ujarnya.

 

Menurut Riyan, pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan penataan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, sesuai prosedur, serta tetap menghormati hak masyarakat.

 

“Pembangunan harus berjalan, tetapi kemanusiaan jangan ditinggalkan. Pemerintah punya kewenangan, pedagang punya hak. Cari titik temunya melalui dialog,” tegas Riyan.

 

Dunsanak Jokowi Jadi Energi Baru

Riyan berharap Dunsanak Jokowi dapat berkembang menjadi wadah silaturahmi dan kegiatan positif di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, nama Jokowi memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat karena berbagai kebijakan dan gaya kepemimpinan yang selama ini melekat pada pemerintahan Jokowi.

 

“Dunsanak Jokowi Riyan dirikan sebagai wadah kebersamaan. Bukan untuk membangun permusuhan dengan kelompok lain. Justru Riyan ingin merangkul masyarakat dan membangun komunikasi yang baik,” katanya.

 

Ia juga menegaskan bahwa Dunsanak Jokowi dan PSI merupakan dua entitas yang perlu dibedakan secara organisasi.

 

“PSI adalah partai politik. Dunsanak Jokowi adalah wadah yang Riyan dirikan untuk menghimpun dunsanak dan masyarakat yang memiliki apresiasi kepada Pak Jokowi. Keduanya tidak perlu dicampuradukkan,” jelasnya.

 

Kader PSI Harus Berani Turun ke Lapangan

Riyan ingin kader PSI tidak hanya aktif ketika momentum pemilu tiba.

 

Ia berharap PSI menjadi partai yang hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan konkret.

 

“PSI harus turun ke lapangan. Jangan hanya bicara politik dari kantor. Pedagang punya masalah, kita dengarkan. Masyarakat punya persoalan hukum, kita bantu arahkan. Ada kebijakan yang perlu dikritisi, kita kaji berdasarkan aturan,” katanya.

 

Menurut Riyan, keberadaan advokat di lingkungan politik juga dapat memperkuat budaya politik yang berbasis hukum.

 

“Riyan ingin hukum menjadi panglima. Politik boleh keras, kritik boleh tajam, tetapi jangan keluar dari koridor hukum,” ujarnya.

 

Dari Bukittinggi untuk Perjalanan Politik Baru

Hijrahnya Riyan dari Perindo ke PSI sekaligus lahirnya Dunsanak Jokowi menandai fase baru perjalanan politiknya.

 

Ia kini membawa tiga modal sekaligus: pengalaman sebagai pimpinan partai, profesi sebagai advokat, serta jejaring masyarakat yang selama ini dibangun melalui aktivitas sosial dan advokasi hukum.

 

Riyan mengaku tidak ingin membangun politik yang hanya berorientasi pada jabatan.

 

“Bagi Riyan, politik adalah salah satu bentuk pengabdian. Profesi advokat juga pengabdian. Kalau keduanya bisa digunakan untuk membantu masyarakat, kenapa tidak?” ujarnya.

 

Kini, dengan PSI sebagai rumah politik barunya dan Dunsanak Jokowi sebagai wadah yang ia gagas, Riyan menyatakan siap bekerja membangun kekuatan baru di Bukittinggi.

 

“Riyan siap membesarkan PSI Bukittinggi dan siap mengawal persoalan masyarakat. Kalau masyarakat kecil membutuhkan bantuan, Riyan akan hadir. Kalau ada persoalan hukum, kita kawal dengan hukum. Politik harus punya keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.(Ry)