Padang, BanuaMinang.co.id — Bupati Solok DR. (H.C) Jon Firman Pandu, SH didampingi Sekda Medison, S.Sos, M.Si beserta beberapa Kepala OPD terkait, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Sumbar yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (13/01/2026). Rapat tersebut membahas skema bantuan rumah bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah. Untuk kategori rusak ringan pemerintah memberikan bantuan Rp. 15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang Rp. 30 juta per KK, dan rusak berat Rp. 60 juta per KK.
“Bantuan akan disalurkan melalui BNPB, sementara pendataan dilakukan oleh Bupati dan Wali Kota di bawah koordinasi Gubernur,” ujar Tito yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Tito menekankan bahwa penyaluran bantuan harus didukung kelengkapan administrasi. Namun apabila dokumen warga hilang akibat bencana, pemerintah memberikan kebijakan khusus agar proses tetap berjalan.
“Dalam kondisi tertentu, Kepala Desa dapat menandatangani pertanggungjawaban sebagai pengganti dokumen warga, sehingga bantuan tidak terhambat,” jelasnya.
Untuk mencegah pemalsuan data, Mendagri menegaskan, pentingnya koordinasi Kepala Daerah dengan Kapolres dan Kajari, untuk memastikan validitas data melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Terobosan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana tanpa mengabaikan akuntabilitas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi di Sumbar telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga. Sebanyak 6.895 unit rumah tercatat rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang dan 5.077 unit rusak berat. Selain itu, 775 unit rumah dilaporkan hanyut.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut, dan menegaskan kesiapan Kabupaten Solok dalam mempercepat proses pendataan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen memastikan pendataan dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. Kami akan bekerjasama dengan seluruh unsur terkait, agar bantuan ini dapat segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Bupati Solok.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Solok siap mengantisipasi kendala administrasi yang mungkin dihadapi warga terdampak.
“Jika terdapat warga yang kehilangan dokumen akibat bencana, kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menyiapkan mekanisme penggantian administrasi, tanpa mengurangi aspek akuntabilitas. Yang terpenting masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian dan bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka,” tambahnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Kepala BPBD kabupaten/kota, serta OPD terkait. Kehadiran Bupati Solok dalam rakor ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok.
(Diskominfo)
