Bukittinggi, BanuaMinang.co.id — Ketua Divisi Hukum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat (Rumah Juang Prabowo Subianto), Syafri Yunaldi, S.H., meminta PT Aura Mandiri Sejahtera, selaku pihak yang berkaitan dengan pekerjaan patching atau penambalan aspal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Bukittinggi–Medan, tepatnya di wilayah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, agar bersikap terbuka dan kooperatif dalam menanggapi permintaan konfirmasi dari insan pers. (14/11/26).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi adanya permintaan konfirmasi yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi portal berita online BanuaMinang.co.id, Iing Chaiang, kepada Pimpinan PT Aura Mandiri Sejahtera, Bapak Ardinol Bismi, terkait pelaksanaan pekerjaan patching jalan yang menjadi perhatian pengendara dan masyarakat.
Menurut Syafri Yunaldi, S.H., konfirmasi wartawan merupakan bagian penting dari proses jurnalistik yang profesional. Oleh karena itu, pihak perusahaan diharapkan tidak mengabaikan pertanyaan yang disampaikan oleh media, terlebih persoalan tersebut menyangkut kualitas pekerjaan infrastruktur jalan yang digunakan oleh masyarakat luas.
“Kami meminta kepada pimpinan PT Aura Mandiri Sejahtera agar memberikan tanggapan secara terbuka dan profesional terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh rekan wartawan. Jangan sampai permintaan konfirmasi yang bertujuan memperoleh penjelasan justru tidak mendapatkan respons,” tegas Syafri Yunaldi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat dua persoalan penting yang patut mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan.
Pertama, mengenai informasi pelaksanaan pekerjaan patching yang diduga dilakukan dalam kondisi hujan. Secara teknis, pengaspalan atau penambalan menggunakan campuran aspal panas pada umumnya membutuhkan permukaan yang kering dan kondisi pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Air dan kelembapan dapat mengganggu daya lekat aspal serta berpotensi memengaruhi kualitas hasil pekerjaan.
Namun, untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Palupuh telah memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan penjelasan dari pelaksana pekerjaan serta pemeriksaan terhadap metode kerja, material, dan spesifikasi teknis yang digunakan.
Kedua, mengenai hasil penambalan aspal yang menurut informasi masyarakat dan pengendara terlihat tidak rata serta kurang rapi. Hal ini juga perlu mendapatkan penjelasan teknis dari perusahaan, termasuk mengenai proses pemadatan, ketebalan lapisan, persiapan permukaan jalan, dan pengendalian mutu pekerjaan.
“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan atau langsung menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi. Akan tetapi, ketika muncul pertanyaan dan keluhan masyarakat, perusahaan harus bersedia memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Syafri Yunaldi juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:
1. Pasal 28F UUD 1945, mengenai hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers.
3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip profesionalitas, akurasi, keberimbangan, dan kewajiban menguji informasi.
Menurutnya, wartawan yang meminta konfirmasi bukan sedang mencari kesalahan perusahaan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan serta klarifikasi.
“Jangan alergi terhadap pertanyaan wartawan. Justru dengan memberikan jawaban, perusahaan dapat menjelaskan fakta yang sebenarnya, meluruskan informasi yang belum tepat, sekaligus menjaga nama baik perusahaan. Konfirmasi merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk menyampaikan hak jawab dan penjelasan secara proporsional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Divisi Hukum DPP Rampas 08 menilai bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada selesainya pekerjaan secara administratif, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keselamatan pengguna jalan, serta ketahanan hasil pekerjaan.
Apabila terdapat dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, hal tersebut sepatutnya ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk instansi penyelenggara jalan atau pengawas pekerjaan.
Pihak perusahaan juga diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka mengenai metode pelaksanaan, standar mutu, dan tanggung jawab pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan sesuai kontrak yang berlaku.
“Kami berharap PT Aura Mandiri Sejahtera menunjukkan sikap kooperatif. Jawablah pertanyaan wartawan secara jelas, jangan membiarkan persoalan ini berkembang menjadi polemik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kualitas pekerjaan infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari,” tutup Syafri Yunaldi, S.H.
DPP Rampas Setia 08 Berdaulat melalui Divisi Hukum menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk tudingan maupun penghakiman terhadap perusahaan, melainkan dorongan agar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur berjalan transparan, profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
(Tim)
