Bukittinggi, BanuaMinang.co.id — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kota Bukittinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi pada Jumat (6/3). Aksi ini secara resmi menandai evaluasi 1 Tahun kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini. Turut bergabung dalam aksi, berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) bersatu menyuarakan kekecewaan mendalam atas minimnya respons pemerintah terhadap aspirasi rakyat.
Pemerintah Absen, Mahasiswa Meradang
Aksi dibuka oleh Keni Savina, Koordinator Umum Aliansi BEM Se-Kota Bukittinggi, yang menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa di jalanan merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami hadir di sini bukan untuk mencari konflik, tetapi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Cukup untuk melihat mana janji yang ditepati dan mana yang hanya tinggal kata-kata. Jika hari ini pemerintah dan DPRD memilih untuk tidak hadir, kami catat itu sebagai bentuk pengabaian terhadap suara rakyat. Dan kami tegaskan, ini bukan aksi terakhir kami,” tegasnya di hadapan massa.
Yang paling menyulut kemarahan massa adalah ketidakhadiran Wali Kota dan pimpinan DPRD dalam menerima aspirasi mahasiswa. Berliandini P. Aryos, Presiden Mahasiswa UMN Bukittinggi, menilai sikap absen tersebut bukan sekadar masalah protokol.
“Ketika pejabat publik tidak mampu hadir untuk mendengar aspirasi rakyatnya sendiri, itu bukan sekadar masalah protokol, itu adalah krisis akuntabilitas. Pemerintahan yang baik tidak lahir dari keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup. Kami menuntut dialog yang terbuka, bukan seremoni kosong. Kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat hanya bisa lahir jika pemimpinnya mau mendengar, dan hari ini mereka memilih untuk tidak melakukan itu,” ujarnya dengan lantang.
Senada dengan itu, Fauzul, Ketua Cabang SEMMI Bukittinggi, turut mengkritik keras ketidakhadiran pejabat publik.
“Apa artinya seorang pemimpin jika ia tidak sanggup berdiri di hadapan rakyatnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar sekalipun? Ketidakhadiran hari ini bukan hanya soal tidak datang ke gedung ini, ini adalah bukti nyata dari ketidakberanian menghadapi kenyataan. Kami tidak akan diam. Selama kebijakan yang lahir tidak mencerminkan kepentingan rakyat, kami akan terus bersuara,” serunya.
Aliansi BEM bersama OKP menyoroti sederet persoalan mendasar yang dinilai tidak kunjung mendapat penanganan serius, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat yang stagnan, pelayanan publik yang masih jauh dari standar, pengelolaan sektor pariwisata yang tidak optimal, hingga pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat.
Putra Rahmad Yudi, Ketua DPC GMNI Kota Bukittinggi, menyampaikan evaluasi tajam terhadap kinerja pemerintahan selama setahun terakhir.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menilai ke mana arah kepemimpinan ini membawa masyarakat Bukittinggi. Kami dari GMNI melihat bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapat jawaban serius, ekonomi rakyat, pelayanan publik, pariwisata, infrastruktur. Bukan hanya lambat, tapi nyaris tidak bergerak. Kami mendesak DPRD agar tidak hanya menjadi stempel kebijakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan rakyat,” tegasnya.
Aksi Tertib, Tekad Tak Goyah
Demonstrasi ditutup oleh Ketua Cabang PMII Bukittinggi, Sahabat Fathur yang menyampaikan pernyataan keras sebagai penutup rangkaian orasi.
“Janji-janji yang dilontarkan saat kampanye kini sudah bisa kita timbang beratnya. Satu tahun adalah cermin dan apa yang kita lihat di cermin itu belum menggembirakan. Pejabat yang tidak mau menemui mahasiswa adalah pejabat yang takut pada pertanyaan rakyatnya sendiri. Kami menutup aksi ini bukan sebagai tanda selesai, melainkan sebagai peringatan pertama. Kami akan kembali, dengan lebih banyak masa, dan dengan tuntutan yang lebih konkret,” pungkasnya.
Demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri secara damai. Namun mahasiswa menegaskan, selama pemerintah masih menutup telinga terhadap aspirasi rakyat, Aliansi BEM dan OKP Se-Kota Bukittinggi siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar dan tuntutan yang lebih keras. (Fk)
