Banuaminang co.id – Ketika seorang pejabat meluapkan kekesalannya terhadap lambannya penanganan pascabencana hingga menggebrak podium di hadapan publik, sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai bentuk ketegasan dan kepedulian. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang wajar di tengah publik: apakah semangat evaluasi dan ketegasan itu juga diterapkan secara menyeluruh kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab serupa?
Pertanyaan seperti ini sebenarnya lahir dari harapan masyarakat akan adanya sikap yang konsisten dalam tata kelola pemerintahan, terutama saat rakyat sedang menghadapi dampak bencana dan membutuhkan kepastian penanganan.
Terlepas dari itu, masyarakat tentu memahami bahwa penyelesaian persoalan pemerintahan tidak selalu harus dilakukan di ruang terbuka. Bisa jadi evaluasi dan koordinasi juga dilakukan secara internal demi menjaga etika serta efektivitas komunikasi antarlembaga.
Namun yang paling penting bagi masyarakat bukanlah seberapa keras suara yang terdengar di podium, melainkan seberapa nyata hasil yang dirasakan setelahnya.
Masyarakat terdampak bencana membutuhkan langkah konkret: percepatan bantuan, perbaikan infrastruktur, koordinasi yang efektif, serta solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang. Karena pada akhirnya, kemarahan tanpa arah penyelesaian hanya akan menjadi sorotan sesaat.
Momentum seperti ini seharusnya dapat menjadi ruang evaluasi bersama. Bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi memahami akar persoalan dan membangun sistem penanganan yang lebih cepat, tanggap, dan berpihak kepada masyarakat.
Publik pada dasarnya tidak berharap pada drama atau simbol semata. Yang diharapkan adalah hadirnya kepemimpinan yang mampu bekerja tenang, terukur, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah situasi sulit.
Penulis : Ardy mu’tamar
