Padang, BanuaMinang.co.id — Menanggapi beredarnya flayer yang mengatasnamakan DPD GMNI Sumatera Barat yang mengapresiasi Kapolres Sijunjung, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Barat menegaskan bahwa organisasi GMNI tidak berada dalam pusaran kepentingan bersama institusi kepolisian maupun kelompok tertentu.
DPD GMNI Sumatera Barat menyampaikan bahwa independensi organisasi merupakan prinsip yang tetap dijaga dalam menyikapi berbagai dinamika sosial, politik, dan penegakan hukum di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, segala bentuk narasi di flayer yang beredar harus ditinjau kembali agar kita objektif dan kritis terkait persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
DPD GMNI Sumatera Barat menegaskan bahwa organisasi tidak berada dalam pusaran kepentingan bersama kepolisian maupun kelompok tertentu. GMNI berdiri secara independen sebagai organisasi perjuangan yang tetap menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan politik praktis dan relasi kekuasaan yang dapat mencederai marwah gerakan mahasiswa. Sikap organisasi tetap konsisten: berpihak kepada rakyat, menjaga independensi gerakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan kritis.
GMNI Sumatera Barat juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja kepolisian merupakan kewenangan internal institusi yang harus dijalankan secara objektif, profesional, dan berdasarkan mekanisme hukum serta aturan kelembagaan yang berlaku. Penilaian terhadap aparat penegak hukum tidak boleh dibangun di atas tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, maupun manuver yang membonceng isu publik demi agenda sempit. Kritik dan aspirasi masyarakat sipil tetap merupakan bagian sah dari demokrasi, namun proses evaluasi institusional harus tetap berpijak pada fakta, integritas, dan prinsip profesionalitas, bukan pada opini yang digiring untuk kepentingan tertentu.
Kami tidak berdiri pada kubu pro maupun kontra dalam isu yang berkembang. GMNI Sumatera Barat tetap berada pada garis ideologis dan koridor organisasi sebagai kekuatan moral serta kontrol sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kami tidak akan menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga tidak akan membiarkan organisasi dibajak oleh kepentingan politik sesaat yang menunggangi keresahan publik demi panggung dan keuntungan kelompok tertentu. Sikap kami berpijak pada data, fakta, dan realitas sosial di lapangan, bukan pada narasi liar, agitasi murahan, atau manuver yang menjual nama rakyat untuk kepentingan pribadi.
Di sisi lain, GMNI Sumatera Barat turut menyoroti pergantian jabatan Kapolda Sumatera Barat yang belakangan menjadi perhatian publik. Pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian daerah dinilai bukan sekadar rotasi administratif, melainkan harus menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Lebih lanjut, Pergantian Kapolda tidak serta-merta menjadi jawaban atas seluruh persoalan yang terjadi di Sumatera Barat. Pergantian jabatan hanyalah bagian dari mekanisme institusi, sementara penyelesaian persoalan daerah membutuhkan langkah nyata, keberanian penegakan hukum, serta keseriusan institusi.
GMNI menilai bahwa masyarakat Sumatera Barat hari ini membutuhkan kepastian hukum dan penyelesaian konkret terhadap berbagai persoalan sosial, bukan sekadar pergantian figur yang bersifat simbolik. Sebab apabila pola, pendekatan, dan keberanian institusi tidak berubah, maka pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi dinamika administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. DPD GMNI Sumatera Barat menegaskan akan tetap berdiri pada posisi independen sebagai organisasi gerakan mahasiswa yang berpihak pada kepentingan rakyat serta mengawal berbagai persoalan daerah secara kritis dan objektif.
sumber: Pers Release DPD GMNI Sumatera Barat
