Oleh : Ardinal Bandaro Putiah
Di setiap pergantian rezim, di setiap momentum politik, di setiap panggung kekuasaan yang dipenuhi sorot kamera dan tepuk tangan terorkestrasi, selalu ada satu kata yang menjadi mantra paling laris, yakni perubahan. Kata ini diucapkan dengan penuh keyakinan, dipoles dengan retorika moral, dibungkus dengan istilah-istilah teknokratis, dan dipertontonkan seolah-olah ia adalah obat mujarab bagi seluruh penderitaan rakyat. Perubahan dijanjikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang telah lama membelenggu kehidupan masyarakat kecil. Namun justru di sanalah paradoks itu bermula. Semakin keras perubahan diteriakkan, semakin sunyi suara rakyat kecil di ruang-ruang nyata kehidupannya.
Politik hari ini telah berubah menjadi industri harapan. Harapan diproduksi massal, dikemas dalam pidato-pidato megah, disebarkan melalui baliho, layar televisi, dan media sosial, lalu dijual kepada rakyat sebagai janji masa depan yang lebih baik. Tetapi sebagaimana industri lainnya, produksi harapan ini memiliki pemilik modal, distributor kepentingan, dan konsumen yang tidak memiliki daya tawar. Rakyat kecil ditempatkan bukan sebagai subjek perubahan, melainkan sebagai pasar emosional yang harus diyakinkan agar tetap setia menunggu, meski kenyataan hidup mereka terus memburuk dari hari ke hari.
Politik hari ini menjual harapan seolah-olah ia adalah komoditas netral. Padahal dalam perspektif Syarikat Islam, harapan tidak pernah bebas nilai. Harapan adalah amanah. Ia hanya sah jika dibangun di atas kejujuran ideologis dan keberpihakan struktural. Ketika penguasa berdiri di mimbar kekuasaan dan berbicara tentang kesejahteraan, keadilan sosial, dan ekonomi rakyat, tetapi pada saat yang sama membiarkan struktur ekonomi tetap dikuasai oleh segelintir pemodal, maka harapan itu berubah menjadi tipu daya. Dalam bahasa tauhid, itu bukan sekadar kebohongan politik, melainkan pengkhianatan moral.
Di tingkat mikro, realitas yang dihadapi rakyat kecil justru menunjukkan arah yang berlawanan dari janji-janji tersebut. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik tanpa ampun. Beras, minyak goreng, gula, gas, listrik, air, dan biaya transportasi menjadi beban harian yang semakin mencekik. Biaya pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, justru menjelma menjadi ladang komersialisasi yang hanya ramah bagi mereka yang memiliki uang. Di sisi lain, pendapatan rakyat tidak bergerak sebanding. Upah stagnan, pekerjaan informal semakin mendominasi, dan jaminan sosial lebih sering hadir sebagai statistik ketimbang perlindungan nyata.
Rakyat kecil hari ini hidup dalam paradoks yang menyakitkan. Di ruang publik mereka dipuji sebagai pahlawan ekonomi, sebagai tulang punggung bangsa, sebagai objek perhatian negara. Namun di ruang hidup nyata, mereka dipaksa bergulat sendirian dengan harga-harga yang terus naik, biaya hidup yang tak terkendali, dan pendapatan yang stagnan. Nilai mata uang yang terus melemah bukan hanya soal statistik ekonomi makro, melainkan simbol dari lemahnya kedaulatan negara dalam melindungi kehidupan rakyatnya. Dalam perspektif Syarikat Islam, kedaulatan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan umat. Ketika ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar yang dikuasai modal besar, maka umat kehilangan kendali atas nasibnya sendiri.
Nilai mata uang yang terus melemah bukan sekadar persoalan makroekonomi yang abstrak. Ia adalah luka konkret bagi rakyat kecil. Setiap pelemahan nilai tukar berarti harga barang impor naik, bahan baku semakin mahal, dan biaya produksi melonjak. Dampaknya berantai, tetapi selalu berujung pada satu titik yaitu kesalehan rakyat sebagai konsumen terakhir harus menanggung seluruh beban. Negara berbicara tentang stabilitas dan pertumbuhan, sementara rakyat berbicara tentang bertahan hidup hingga esok hari. Dua bahasa yang tidak pernah benar-benar bertemu.
Dalam situasi seperti ini, sumber-sumber ekonomi strategis justru semakin terkonsentrasi pada segelintir elite pemilik modal. Tanah, energi, pangan, logistik, bahkan distribusi digital dikuasai oleh korporasi besar yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Negara, alih-alih menjadi penyeimbang, justru sering bertindak sebagai fasilitator akumulasi modal. Regulasi dibuat longgar bagi investor besar, sementara rakyat kecil dipaksa berhadapan dengan aturan yang rumit dan biaya yang tidak rasional. Di sinilah wajah asli politik ekonomi hari ini terlihat jelas dimana keberpihakan bukan pada yang lemah, melainkan pada yang kuat.
UMKM sering dijadikan jargon penyelamat. Setiap pidato pejabat hampir selalu menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, UMKM lebih sering diperlakukan sebagai alat kosmetik kebijakan. Mereka dipuja dalam retorika, tetapi dibiarkan bertarung sendirian di pasar yang tidak adil. Akses permodalan tetap sulit, bunga pinjaman mencekik, pasar dikuasai pemain besar, dan rantai distribusi tidak ramah bagi usaha kecil. UMKM dijadikan lip service bagi kelas menengah politik, sementara realitasnya mereka adalah kelompok yang paling rentan tergilas oleh sistem ekonomi yang monopolistik.
Lebih dalam lagi, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari krisis ideologi negara. Politik kita hari ini kehilangan arah nilai. Ia tidak lagi bertumpu pada prinsip keadilan sosial yang hidup, melainkan pada kompromi kepentingan elite. Demokrasi direduksi menjadi prosedur elektoral, bukan mekanisme pembebasan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, janji perubahan hanyalah repetisi kosong yang diulang setiap lima tahun, tanpa keberanian untuk menyentuh akar ketimpangan.
Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar salah kelola kebijakan, melainkan kegagalan ideologis negara dalam memaknai pembangunan dan kesejahteraan. Politik hari ini kehilangan orientasi etiknya. Ia tidak lagi bertanya untuk siapa kekuasaan dijalankan, melainkan bagaimana kekuasaan dipertahankan. Rakyat direduksi menjadi angka elektoral, bukan manusia dengan martabat. Penderitaan mereka dipandang sebagai risiko yang bisa ditoleransi demi stabilitas dan pertumbuhan versi elite.
Di sinilah letak krisis paling serius dari politik kita: terputusnya hubungan antara janji dan realitas, antara kata dan tindakan, antara negara dan rakyat. Negara berbicara tentang visi jangka panjang, tetapi rakyat hidup dalam kecemasan jangka pendek. Negara merancang proyek-proyek besar, tetapi rakyat berjuang membayar kebutuhan harian. Ketika jarak ini semakin lebar, maka politik kehilangan legitimasi moralnya, meski secara prosedural ia masih sah.
Lebih jauh, politik hari ini juga telah kehilangan keberanian untuk menyentuh akar persoalan struktural. Ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi alamiah, bukan sebagai produk sistem yang bisa dan harus diubah. Monopoli ekonomi dipandang sebagai efisiensi pasar, bukan sebagai ketidakadilan distribusi. Kemiskinan direduksi menjadi masalah individu, bukan kegagalan kolektif negara. Dengan cara pandang seperti ini, perubahan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk terjadi. Ia hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Rakyat kecil pada akhirnya dipaksa hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka dijejali narasi optimisme dan kemajuan. Di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak berubah, bahkan semakin berat. Ketegangan ini melahirkan kelelahan sosial, apatisme politik, dan hilangnya kepercayaan. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada kata-kata penguasa, maka yang tersisa hanyalah ketaatan semu yang rapuh.
Syarikat Islam sejak awal berdiri sebagai gerakan perlawanan terhadap kapitalisme kolonial. H.O.S. Tjokroaminoto memahami bahwa penjajahan tidak hanya berbentuk penguasaan wilayah, tetapi juga penguasaan ekonomi dan kesadaran. Hari ini, meski penjajahan klasik telah berlalu, kolonialisme ekonomi hadir dalam wajah baru. Modal global, korporasi multinasional, dan elite lokal yang menjadi perantara kekuasaan menciptakan sistem yang menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupan. Dalam konteks ini, penderitaan rakyat kecil bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan hasil logis dari sistem yang dibangun tanpa keberpihakan ideologis.
Politik perubahan yang tidak berpijak pada nilai tauhid akan selalu melahirkan paradoks. Ia berbicara tentang kemajuan, tetapi melahirkan ketimpangan. Ia berbicara tentang stabilitas, tetapi menormalisasi penderitaan. Dalam pandangan Syarikat Islam, tauhid bukan hanya konsep teologis, melainkan prinsip sosial yang menolak segala bentuk penindasan. Tauhid menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuasaan ekonomi yang absolut selain kehendak Allah. Ketika modal menjadi tuhan baru, maka keadilan sosial akan dikorbankan.
Rakyat kecil hari ini dipaksa hidup dalam kondisi yang oleh Syarikat Islam disebut sebagai ketidakberdaulatan. Mereka tidak berdaulat atas harga, atas pekerjaan, atas tanah, bahkan atas waktu hidup mereka sendiri. Semua ditentukan oleh mekanisme pasar yang tidak mereka kuasai. Negara, alih-alih membangun sistem ekonomi yang melindungi rakyat, justru sering kali menyerahkan nasib mereka pada logika efisiensi dan profit. Dalam situasi ini, janji perubahan menjadi ironi yang menyakitkan.
Perubahan sejati tidak mungkin lahir dari politik tanpa ideologi. Syarikat Islam menawarkan kerangka alternatif yaitu ekonomi yang berkeadilan, politik yang bermoral, dan negara yang berpihak pada rakyat. Ini bukan nostalgia masa lalu, melainkan kebutuhan masa depan. Selama politik terus menjauh dari nilai-nilai ini, maka penderitaan rakyat kecil akan terus direproduksi, dan harapan akan terus menjadi alat penundaan keadilan.
Perubahan sejati tidak lahir dari pidato, melainkan dari keberanian ideologis untuk membongkar struktur yang timpang. Ia menuntut negara yang berpihak, politik yang bermoral, dan ekonomi yang berkeadilan. Tanpa itu, perubahan hanya akan menjadi kata kosong, sementara derita rakyat kecil terus menjadi kenyataan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dan selama paradoks ini tidak disadari sebagai krisis ideologis, bukan sekadar krisis ekonomi, maka politik kita akan terus memproduksi harapan palsu, sementara rakyat kecil terus membayar harganya dengan hidup yang semakin sulit.
Wallahu’alam.
