Oleh: Ardinal Bandaro Putiah
Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Peradaban
Banuaminang.co.id–Ada satu kekeliruan yang sering terjadi dalam cara kita memandang pembangunan. Kita terlalu mudah mengukur kemajuan dari banyaknya beton yang dicor, panjangnya jalan yang dibangun, atau besarnya nilai investasi yang masuk. Padahal, ukuran sebuah peradaban tidak pernah hanya ditentukan oleh kecepatan kendaraan melaju, melainkan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, menjaga keseimbangan alam, dan mewariskan ruang hidup yang layak kepada generasi berikutnya.
Di Minangkabau, nagari bukan sekadar nama wilayah. Nagari adalah sebuah peradaban. Di dalam nagari hidup adat, agama, ekonomi, pendidikan, kekerabatan, dan sistem pemerintahan lokal yang telah bertahan ratusan tahun. Karena itu, ketika sebuah proyek pembangunan berpotensi membelah Nagari, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebidang tanah, melainkan keberlanjutan sebuah peradaban.
Maka pertanyaan yang layak diajukan bukanlah, “Bagaimana agar jalan tol segera dibangun?” Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, “Apakah jalan tol merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat Agam?”
Nagari Bukan Tanah Kosong
Dalam perspektif pembangunan modern, lahan sering dipandang sebagai komoditas. Selama ada ganti rugi, pembangunan dianggap selesai. Cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Minangkabau.
Tanah di Minangkabau memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, historis, bahkan spiritual. Tanah ulayat bukan sekadar aset, tetapi merupakan identitas kaum. Sawah bukan hanya tempat menanam padi, melainkan simbol keberlanjutan kehidupan. Surau bukan sekadar bangunan ibadah, tetapi pusat pendidikan dan pembentukan karakter. Kuburan kaum bukan sekadar tempat pemakaman, melainkan penghubung antara generasi yang hidup dengan leluhur mereka.
Karena itu, kehilangan tanah ulayat tidak dapat diukur hanya dengan nilai rupiah. Nilai budaya tidak pernah dapat diganti melalui kompensasi finansial.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pendekatan ekonomi murni dengan pendekatan kebudayaan.
Reaktivasi Kereta Api: Membangun Tanpa Membelah
Reaktivasi jalur kereta api menawarkan paradigma pembangunan yang berbeda.
Alih-alih membuka koridor baru yang memerlukan pembebasan lahan luas, reaktivasi memanfaatkan jalur transportasi yang secara historis telah ada. Dengan demikian, konflik agraria dapat diminimalkan, biaya sosial lebih rendah, dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.
Lebih penting lagi, kereta api tidak menciptakan penghalang fisik yang sama seperti jalan tol. Jalan tol membatasi akses masyarakat dengan pagar, simpang susun, dan jalur terbatas. Sebaliknya, jalur kereta api dapat dirancang tetap terintegrasi dengan kehidupan masyarakat melalui perlintasan yang aman, stasiun lokal, dan konektivitas antarnagari.
Dengan kata lain, kereta api menghubungkan wilayah tanpa memisahkan masyarakat.
Pelajaran dari Banyak Negara
Negara-negara maju justru sedang kembali mengembangkan transportasi berbasis rel.
Jepang memperluas jaringan kereta cepat dan kereta regional. Swiss menjadikan kereta api sebagai tulang punggung mobilitas nasional. Belanda mengintegrasikan kereta dengan sepeda dan angkutan umum. Bahkan negara-negara yang sebelumnya sangat bergantung pada kendaraan pribadi kini kembali berinvestasi besar pada transportasi massal berbasis rel.
Mengapa?
Karena mereka menyadari bahwa memperbanyak jalan tidak pernah mampu menghilangkan kemacetan secara permanen. Sebaliknya, jalan baru justru sering memicu pertumbuhan kendaraan baru (induced demand), sehingga dalam beberapa tahun kemacetan kembali muncul.
Kereta api menawarkan solusi yang lebih efisien karena mampu mengangkut ribuan penumpang dan barang dalam satu perjalanan dengan konsumsi energi yang lebih rendah.
Jika negara-negara maju sedang kembali ke rel, mengapa kita justru berlomba membangun lebih banyak jalan tol?
Masa Depan Pertanian Agam
Kabupaten Agam dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sumatera Barat.
Sawah-sawah di Banuhampu dan Sungai Pua bukan hanya menghasilkan padi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis kawasan. Lahan pertanian merupakan sumber penghidupan ribuan keluarga.
Apabila lahan produktif terus berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh ketahanan pangan daerah.
Ironisnya, ketika pemerintah pusat sedang mendorong swasembada pangan, justru lahan pertanian produktif terancam beralih fungsi.
Pertanyaannya sederhana, mana yang lebih strategis bagi masa depan bangsa, mempertahankan lahan pangan atau mempercepat perjalanan beberapa puluh menit?
Pertanyaan ini harus dijawab dengan keberanian intelektual, bukan hanya dengan pertimbangan investasi.
Nagari Sebagai Warisan Peradaban
Minangkabau bertahan hingga hari ini bukan karena gedung-gedung tinggi, tetapi karena nagari tetap hidup.
Nagari melahirkan ulama, cendekiawan, pedagang, pejuang, dan pemimpin bangsa. Sistem sosial yang dibangun di atas musyawarah, gotong royong, dan kepemilikan komunal telah terbukti mampu menjaga kohesi masyarakat selama berabad-abad.
Karena itu, pembangunan yang bijaksana adalah pembangunan yang memperkuat nagari, bukan yang melemahkannya.
Rel kereta api dapat menjadi simbol modernisasi yang menghormati sejarah. Sebaliknya, apabila jalan tol justru memutus hubungan sosial, mengurangi lahan produktif, dan menimbulkan konflik agraria, maka perlu dipertanyakan kembali apakah proyek tersebut benar-benar mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan.
Wallahu’alam.