Padang, BanuaMinang.co.id — Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong investasi produktif sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Solok, Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin, 20 Oktober 2025 di Padang.
Dalam forum yang mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029” tersebut, Wabup menegaskan pentingnya dukungan konkret bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Solok.
“Kalau kita dukung sektor pertanian, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah dan merusak lingkungan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Solok, telah mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Barat agar 13 titik tambang di wilayahnya dilegalkan dan dikelola oleh Koperasi Merah Putih, sehingga hasilnya dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tambang ilegal tidak memberi manfaat bagi daerah, bahkan dikuasai pihak luar. Dengan legalisasi dan pengelolaan berbasis koperasi, potensi ini akan lebih produktif dan berkeadilan,” tegasnya.
Selain itu,Wabup Candra juga memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok, yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Saat ini, Kabupaten Solok mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk 1.050 hektare kebun kopi lama di Junjung Sirih.
Namun, Ia mengakui masih ada kendala pada akses jalan menuju kawasan tersebut yang melintasi hutan suaka alam.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, agar potensi kopi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wabup Candra juga mengungkapkan perkembangan investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Untuk proyek di Koto Sani yang dikelola oleh EDC, sudah ada kesepakatan bersama dan titik terang dalam realisasi investasi. Namun, untuk proyek di Batu Bajanjang, pemerintah daerah masih akan melakukan evaluasi ulang.
“Kami tidak ingin investasi justru menimbulkan masalah lingkungan seperti kasus Lapindo. Karena itu, semua proses harus hati-hati dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Wabup Candra menutup paparannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengelola sektor-sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, akan terus meningkat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala Kanwil DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, serta akademisi Prof. Syafrudin Karimi beserta rekan media.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Daerah lainnya se-Sumatera Barat.
(Diskominfo)
