Binjai, BanuaMinang.co.id -– Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menjelaskan ketahanan nasional akan sulit dicapai secara berkelanjutan apabila ekonomi dan hukum di Indonesia tidak diperkuat.
“Tanpa ekonomi dan hukum yang kuat, ketahanan nasional akan sulit dicapai secara berkelanjutan,” kata Ace saat memberikan Kuliah Umum dalam acara Lemhannas Goes to Campus di Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai pada Jumat (30/1).
Ace menyebutkan bahwa untuk mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan penguatan pada dua sektor, yaitu ekonomi dan hukum.
Pada sektor ekonomi, ada dua hal yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional bangsa, yaitu stabilitas dan kemandirian ekonomi.
“Ekonomi yang kuat memungkinkan negara tetap tangguh meskipun menghadapi kondisi krisis ekonomi,“ imbuh Ace.
Kemandirian ekonomi mampu mengurangi ketergantungan pada impor barang, khususnya pangan dan energi, sehingga tidak mudah diintervensi oleh bangsa lain. Sedangkan pada sektor hukum, kepastian hukum serta hukum dan diplomasi multilateral merupakan dua syarat utama untuk mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan.
“Kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing, keberlanjutan pembangun ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang adil, dan penegakan HAM yang terpercaya,” ucap Ace.
Kemudian hukum dan diplomasi multilateral mampu memperkuat legitimasi Indonesia di arena global dan tidak terjebak dalam dominasi kekuatan besar.
Meski demikian, di era dinamika geopolitik dunia yang terus berubah dengan cepat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk mendapatkan sektor ekonomi dan hukum yang kuat.
Tantangan yang dihadapi antara lain korupsi, investasi asing, kualitas SDM, dan keterbukaan perdagangan.
Di wilayah Asia Tenggara, angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 6,33%. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan inefisiensi ekonomi dan mahalnya biaya investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, birokrasi yang rumit, ketidakpastian regulasi, infrastuktur belum merata, korupsi dan rendahnya penegakan hukum, kualitas sdm, ketidakpastian politik dan stabilitas sosial, pajak dan insentif yang kurang kompetitif, serta kurangnya promosi investasi yang terintegrasi.
Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor ekonomi dan hukum memiliki keterikatan dalam tercapainya ketahanan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Dalam paparannya, Ace juga menyebutkan bahwa peran pemuda bersama pemerintah sangat penting untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri guna menjamin eksistensi, integritas, dan kelangsungan hidup berbangsa dan berbangsa, serta terwujudnya ketahanan nasional.
Sebagai salah satu program strategis Lemhannas, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda sebagai bonus demografi terhadap pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta mendorong peran mereka dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP.; Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.; Ketua Pembina Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Afril Djoelianti; Ketua Al-Ishlahiyah Binjai Putri Susi Meilani Daulay, S.E.; Rektor INSAN Binjai Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A.; Plt. Deputi Kebangsaan Mayjen TNI Raden Djaenudin Selamet, S.E.; Kaban Kesbangpol provinsi Sumatra Utara Mulyono, S.T., M.Si.; Rektor Institut Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Langkat Dr. Muhammad Saleh, S.H.I., M.A.; Wakil Ketua Bidang Akademik STKIP Budidaya Binjai Dr. Erlinda Nofasari, S.Pd., M.Pd.; jajaran pejabat INSAN; serta perwakilan tenaga ahli pengajar dan tenaga ahli pengkaji Lemhannas RI.
Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI
Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur
