Menteri Pertahanan Mencabut Kesepakatan Permohonan untuk Terdakwa Komplotan 11 September
Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III pada hari Jumat menolak pengawas pengadilan perang di Teluk Guantánamo dan mencabut perjanjian pembelaan yang dicapai awal pekan ini dengan tersangka dalang serangan 11 September 2001 dan dua orang yang diduga terlibat.
Pentagon mengumumkan keputusan tersebut dengan mengeluarkan sebuah memorandum yang membebaskan pejabat senior di Departemen Pertahanan yang bertanggung jawab atas komisi militer atas pengawasannya terhadap kasus besar terhadap Khalid Shaikh Mohammed dan dugaan kaki tangannya atas serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang di New York City. , di Pentagon dan di lapangan Pennsylvania.
Pengawas, pensiunan Brigjen. Jenderal Susan K. Escallier, menandatangani perjanjian praperadilan pada hari Rabu dengan Mohammed, Walid bin Attash dan Mustafa al-Hawsawi yang bertukar pengakuan bersalah dengan hukuman paling banyak penjara seumur hidup. Dengan mengambil alih kewenangan tersebut, Tuan Austin mengambil alih pengawasan langsung atas kasus tersebut dan membatalkan perjanjian tersebut, yang secara efektif mengembalikan kasus tersebut ke dalam kasus dengan hukuman mati. Dia meninggalkan Ms. Escallier dalam peran pengawasan kasus-kasus Guantánamo lainnya.
Karena pertaruhannya, “tanggung jawab atas keputusan seperti itu harus berada di tangan saya,” kata Austin dalam perintah yang dikeluarkan Jumat malam oleh Pentagon.
“Efektif segera, dalam menjalankan kewenangan saya, dengan ini saya menarik diri dari tiga perjanjian praperadilan yang Anda tandatangani pada tanggal 31 Juli 2024.”
Persetujuan Ibu Escallier terhadap kesepakatan yang dicapai antara jaksa dan terdakwa selama dua tahun perundingan tampaknya telah menyelesaikan kasus tersebut, yang telah terperosok dalam sidang praperadilan sejak tahun 2012.
Tuan Austin sedang bepergian ke luar negeri dan kembali ke Amerika pada hari itu juga.
Pada saat itu, jaksa penuntut dalam kasus tersebut telah memberitahukan keputusan tersebut kepada anggota keluarga mereka yang tewas dalam serangan tersebut, beberapa di antaranya menyatakan kekecewaan dan kemarahan karena hukuman mati tidak mungkin lagi dilakukan. Begitu pula para pemimpin Partai Republik.
Senator Mitch McConnell dari Kentucky, yang sudah lama menjadi pemimpin Partai Republik, menyebut perjanjian pembelaan tersebut sebagai “pelepasan tanggung jawab pemerintah yang menjijikkan untuk membela Amerika dan memberikan keadilan.”
Senator Tom Cotton dari Arkansas menyebut kesepakatan itu “memalukan dan menghina para korban serangan,” dan memperkenalkan undang-undang yang dimaksudkan untuk membatalkan kesepakatan tersebut.
Namun Senator Richard J. Durbin, anggota Partai Demokrat dari Illinois dan ketua Komite Kehakiman, memuji perjanjian pembelaan tersebut sebagai “ukuran kecil keadilan dan finalitas bagi para korban dan orang-orang yang mereka cintai.”
Seorang pejabat senior Pentagon mengatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan sekretarisnya, dan Gedung Putih tidak terlibat. Pejabat itu mengatakan Austin tidak pernah mendukung kesepakatan pembelaan dan ingin agar persidangan komisi militer dilanjutkan.
Tindakan Tuan Austin ditanggapi dengan ketidakpercayaan oleh para pengacara di Teluk Guantánamo yang sedang mempersiapkan sidang, mungkin paling cepat pada hari Rabu, untuk hakim dalam kasus tersebut, Kolonel Matthew N. McCall, untuk menanyai Tuan Mohammed tentang apakah dia mengerti dan secara sukarela menyetujui permohonan tersebut.
“Jika Menteri Pertahanan mengeluarkan perintah seperti itu, saya dengan hormat dan sangat kecewa karena setelah bertahun-tahun pemerintah masih belum mengambil pelajaran dari kasus ini, dan kejahatan yang diakibatkan oleh pengabaian proses hukum dan keadilan,” kata Gary D. Sowards, penasihat utama Tuan Mohammed.
Penulis: Carol Rosenberg
Alih bahasa: Tim Banuaminang.co.id
Sumber: the new york time
Dengan judul: Defense Secretary Revokes Plea Deal for Accused Sept. 11 Plotters
