Oleh: Ardinal Bandaro Putiah
Pendahuluan: Antara Semangat Menghidupkan Masjid dan Realitas Kehidupan Umat
Sabtu, 14 November 2026, dalam kegiatan Tabligh Akbar di Masjid Jami’ Parabek, sekaligus dalam rangka pengukuhan Urang Ampek Jinih dan pengurus Masjid Jami’ Parabek, Bupati Agam, Benni Warlis, kembali menyampaikan gagasan tentang pentingnya menghidupkan masjid, musala, dan surau melalui gerakan Baliak ka Surau.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat. Aktivitas shalat berjamaah harus kembali diramaikan. Bahkan, ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam untuk mendukung gerakan tersebut.
Semangat yang disampaikan Bupati ini patut mendapatkan apresiasi. Mengembalikan masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat merupakan gagasan yang memiliki akar kuat dalam sejarah peradaban Islam dan tradisi sosial masyarakat Minangkabau.
Gagasan tersebut juga bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Agam. Kita mengenal Gerakan Nagari Madani yang pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Bupati Aristo Munandar. Sebuah gagasan pembangunan masyarakat yang menempatkan nilai agama, adat, pendidikan, kepedulian sosial, dan kehidupan nagari sebagai fondasi pembangunan.
Kini, semangat itu kembali memperoleh ruang melalui kepemimpinan Benni Warlis dengan gagasan Bangkik dari Surau dan berbagai gerakan penguatan kehidupan religius masyarakat.
Namun, di tengah apresiasi terhadap semangat tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan:
Apakah menghidupkan masjid cukup dengan memastikan masyarakat datang dan melaksanakan shalat berjamaah, ataukah masjid juga harus mampu menghidupkan kembali kualitas kehidupan masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan sosial, moral, pendidikan, dan ekonomi?
Pertanyaan ini penting karena masjid bukan sekadar bangunan tempat melaksanakan ibadah ritual. Masjid dalam sejarah Islam adalah pusat pembentukan manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, penyelesaian persoalan sosial, penguatan solidaritas, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Karena itu, apabila gerakan Baliak ka Surau hendak menjadi kekuatan transformasi sosial di Kabupaten Agam, orientasinya tidak boleh berhenti pada peningkatan kuantitas jamaah. Ia harus bergerak menuju peningkatan kualitas masyarakat.
Jangan sampai masjid semakin ramai oleh aktivitas ritual, tetapi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya tetap menghadapi persoalan yang sama, bahkan semakin kompleks.
1. Menghidupkan Masjid Harus Dimulai dengan Menghidupkan Fungsi Keilmuan
Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin terbatasnya kapasitas sebagian masjid dalam menjalankan fungsi pembinaan keilmuan umat.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa masjid-masjid di Kabupaten Agam tidak memiliki ulama, ustaz, atau mubalig. Banyak tokoh agama yang masih aktif mengabdikan dirinya. Akan tetapi, persoalan yang perlu dibicarakan adalah apakah setiap masjid telah memiliki sistem pembinaan keilmuan yang terencana, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat?
Dalam kenyataannya, tidak sedikit masjid yang aktivitas pengajiannya berjalan secara rutin, tetapi belum berkembang menjadi pusat pendidikan masyarakat.
Materi pengajian sering kali berputar pada persoalan fikih ibadah, tata cara shalat, wudu, puasa, zakat, dan berbagai persoalan hukum keagamaan lainnya. Materi tersebut tentu penting dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, kehidupan masyarakat tidak hanya berhadapan dengan persoalan fikih ibadah.
Masyarakat juga menghadapi persoalan keretakan rumah tangga, konflik keluarga, krisis kepemimpinan, rendahnya etika sosial, penyalahgunaan narkoba, persoalan pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, utang-piutang, hingga krisis kepercayaan antarsesama.
Pertanyaannya, sejauh mana pengajian di masjid telah menjadikan persoalan-persoalan tersebut sebagai bagian dari agenda pembinaan umat?
Kita membutuhkan masjid yang tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang melaksanakan shalat dengan benar, tetapi juga mengajarkan bagaimana seseorang menjadi manusia yang benar dalam kehidupan sosialnya.
Di sinilah pentingnya memperluas orientasi dakwah dari sekadar pembahasan hukum-hukum ibadah menuju pembentukan adab, akhlak, dan tanggung jawab sosial.
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Kesalehan tidak hanya diukur melalui intensitas ibadah individual, tetapi juga melalui kejujuran, kepedulian, amanah, keadilan, dan kemanfaatan seseorang bagi lingkungan sosialnya.
Seseorang bisa saja rajin melaksanakan shalat berjamaah, tetapi masih terbiasa menipu dalam transaksi ekonomi. Seseorang bisa saja aktif mengikuti pengajian, tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap tetangganya yang sedang kesulitan.
Inilah paradoks kesalehan yang harus menjadi perhatian gerakan Agam Madani.
Karena itu, masjid perlu dikembangkan menjadi pusat pembelajaran masyarakat dengan kurikulum yang lebih luas, meliputi tafsir sosial Al-Qur’an, pendidikan keluarga, etika ekonomi, kepemimpinan, pendidikan politik yang beradab, literasi hukum, kesehatan masyarakat, pengasuhan anak, serta persoalan sosial kontemporer.
Masjid membutuhkan tenaga pembina umat yang memiliki kapasitas keilmuan, kemampuan komunikasi, wawasan sosial, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.
2. Krisis Adab dan Akhlak: Persoalan yang Tidak Boleh Terpinggirkan
Salah satu kelemahan pendekatan keagamaan yang terlalu berorientasi pada aspek ritual adalah kurangnya perhatian terhadap pembentukan karakter dan akhlak sosial.
Padahal, salah satu misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia.
Kita perlu bertanya secara jujur: apakah meningkatnya aktivitas keagamaan di tengah masyarakat selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas akhlak?
Apakah masyarakat yang semakin sering datang ke masjid otomatis menjadi masyarakat yang lebih jujur, lebih amanah, lebih menghormati orang lain, dan lebih peduli terhadap penderitaan sesamanya?
Jawabannya tentu tidak selalu demikian.
Karena itu, gerakan Baliak ka Surau seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan pendidikan akhlak sebagai inti pembinaan umat.
Surau dalam tradisi Minangkabau bukan hanya tempat belajar membaca Al-Qur’an dan melaksanakan ibadah. Surau dahulu juga menjadi tempat pembentukan karakter, pendidikan kepemimpinan, pembelajaran adat, pembentukan kemandirian, dan penanaman tanggung jawab sosial.
Anak-anak muda belajar tentang kehidupan, disiplin, keberanian, kesederhanaan, penghormatan kepada orang tua, serta tanggung jawab terhadap kaum dan nagari.
Surau menjadi ruang perjumpaan antara pendidikan agama dan pendidikan kehidupan.
Sayangnya, fungsi pendidikan yang luas tersebut semakin membutuhkan perhatian serius. Kita tidak cukup hanya membangkitkan keramaian surau, tetapi harus membangkitkan kembali tradisi pendidikan dan pembentukan karakter yang pernah tumbuh dari surau.
Gerakan Agam Madani seharusnya melahirkan manusia yang madani, bukan sekadar masyarakat yang memiliki banyak aktivitas keagamaan.
Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran moral, menjunjung tinggi keadilan, menghormati perbedaan, menghargai ilmu pengetahuan, memelihara persaudaraan, serta mampu membangun kehidupan bersama secara bertanggung jawab.
3. Masjid dan Persoalan Rentenir: Di Mana Kehadiran Ekonomi Umat?
Ada persoalan lain yang jauh lebih konkret dan mendesak, yaitu kesulitan ekonomi masyarakat.
Di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Agam, masih terdapat keluarga-keluarga yang terjerat utang kepada rentenir. Sebagian masyarakat harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan pertanian, menjalankan usaha kecil, atau menutup kebutuhan mendesak lainnya.
Ketika tidak memiliki akses pembiayaan yang layak, mereka terpaksa meminjam kepada pihak-pihak yang menerapkan bunga dan mekanisme pembayaran yang memberatkan.
Utang yang pada awalnya dimaksudkan sebagai jalan keluar justru berubah menjadi lingkaran kesulitan.
Mereka bekerja untuk membayar utang, tetapi utang tidak kunjung selesai. Sebagian pendapatan habis untuk membayar cicilan dan bunga. Akibatnya, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga semakin terbatas.
Di tengah realitas seperti ini, kita perlu bertanya: di mana kehadiran masjid?
Apakah masjid hanya akan hadir ketika masyarakat melaksanakan shalat berjamaah, tetapi tidak hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi?
Apakah masjid hanya menjadi tempat mendengarkan ceramah tentang keutamaan sedekah, tetapi belum mampu membangun sistem pengelolaan dana sosial yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan jeratan utang?
Tentu tidak adil apabila seluruh tanggung jawab persoalan ekonomi dibebankan kepada pengurus masjid. Pemerintah, lembaga keuangan, BAZNAS, koperasi, dan berbagai institusi sosial memiliki tanggung jawab masing-masing.
Namun, masjid memiliki modal sosial yang sangat besar untuk menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan tersebut.
Masjid dapat menjadi pusat pendataan keluarga miskin, pemetaan persoalan ekonomi jamaah, pengembangan zakat produktif, pengelolaan infak dan sedekah, pembentukan koperasi syariah, serta pengembangan usaha mikro masyarakat.
Bahkan, masjid dapat memfasilitasi konsultasi keuangan keluarga, pendidikan pengelolaan utang, dan pendampingan usaha kecil.
Hal yang paling penting adalah bagaimana masjid membangun sistem solidaritas sehingga tidak ada jamaah yang harus menghadapi kesulitan hidup sendirian.
Jangan sampai suara azan terdengar setiap hari, tetapi jeritan kesulitan ekonomi masyarakat di sekitar masjid tidak pernah terdengar oleh pengurusnya.
4. Mengembalikan Fungsi Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi
Dalam konteks ini, menarik untuk melihat kembali pengalaman Kabupaten Agam pada masa pemerintahan Aristo Munandar.
Gerakan Nagari Madani tidak hanya berbicara tentang peningkatan aktivitas ibadah, tetapi juga memiliki orientasi terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Secara konseptual, gagasan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi bukan sesuatu yang asing bagi Kabupaten Agam. Ia bahkan telah memiliki landasan kebijakan sebelumnya melalui Gerakan Nagari Madani.
Ini menjadi penting untuk mengingatkan bahwa gerakan menghidupkan masjid hari ini seharusnya tidak mengalami penyempitan makna dibandingkan gagasan awalnya.
Jika dahulu masjid diproyeksikan menjadi pusat kehidupan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi, maka gerakan Baliak ka Surau sekarang semestinya memperkuat kembali seluruh fungsi tersebut.
Kita membutuhkan model masjid produktif yang tidak hanya mengandalkan sumbangan jamaah untuk membiayai operasional bangunan, tetapi juga mampu mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat.
Misalnya, setiap masjid dapat memiliki unit pengelolaan ekonomi umat sesuai potensi nagari. Di nagari yang memiliki potensi pertanian, masjid dapat memfasilitasi kelompok usaha tani. Di wilayah perdagangan, masjid dapat menjadi penghubung pengembangan usaha mikro. Di wilayah yang memiliki banyak pelaku industri rumah tangga, masjid dapat memfasilitasi pemasaran dan peningkatan kapasitas usaha.
Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah juga harus diarahkan lebih produktif, tanpa mengabaikan kewajiban penyaluran kepada mereka yang berhak menerimanya.
Program pembiayaan mikro berbasis syariah, koperasi jamaah, pendampingan usaha, dan pengembangan keterampilan ekonomi dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan BAZNAS, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan pemerintah nagari.
Dengan cara ini, masjid tidak hanya menjadi tempat masyarakat meminta pertolongan melalui doa, tetapi juga menjadi tempat mereka memperoleh dukungan nyata untuk memperbaiki kehidupannya.
5. Masjid Harus Menjadi Pusat Penyelesaian Persoalan Sosial
Fungsi masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat juga harus diterjemahkan ke dalam kemampuan menyelesaikan persoalan sosial.
Kita mengetahui bahwa kehidupan masyarakat nagari tidak selalu berjalan harmonis. Ada konflik keluarga, perselisihan antarkelompok, persoalan tanah, persengketaan dalam kaum, masalah kenakalan remaja, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Di sinilah masjid dapat memainkan peran yang lebih besar.
Masjid harus menjadi ruang perjumpaan masyarakat, tempat musyawarah, tempat membangun kesepahaman, dan tempat menumbuhkan kembali solidaritas sosial.
Tradisi Minangkabau memiliki perangkat sosial yang sangat kuat, yaitu hubungan antara alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, dan bundo kanduang.
Pengukuhan Urang Ampek Jinih dan pengurus Masjid Jami’ Parabek semestinya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi awal penguatan kembali kerja sama antara institusi agama dan institusi adat dalam membina masyarakat.
Alim ulama memberikan bimbingan keagamaan dan moral. Ninik mamak menjalankan tanggung jawab pembinaan kaum dan anak kemenakan. Cadiak pandai menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan. Bundo kanduang memperkuat pendidikan keluarga dan keberlangsungan nilai-nilai kehidupan.
Jika seluruh unsur ini dapat bekerja bersama, masjid dan surau akan memiliki kekuatan sosial yang jauh lebih besar.
Namun, kerja sama tersebut membutuhkan agenda yang jelas. Tidak cukup hanya bertemu dalam acara seremonial, pengukuhan, atau peringatan hari besar Islam.
Harus ada pertemuan berkala untuk membicarakan persoalan masyarakat, mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan perhatian, mengembangkan pendidikan keluarga, menyelesaikan konflik, dan membangun kegiatan pemberdayaan.
Dengan demikian, masjid menjadi institusi sosial yang memiliki hubungan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat.
Penutup Bagian Pertama
Kita tentu mengapresiasi semangat Bupati Benni Warlis untuk menghidupkan kembali fungsi masjid dan surau melalui gerakan Baliak ka Surau.
Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan sikap kritis.
Sebab, persoalan yang harus kita jawab bukan hanya bagaimana meramaikan masjid, melainkan bagaimana menjadikan masjid benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat.
Masjid harus mampu membina ilmu, membentuk akhlak, memperkuat ekonomi, dan menyelesaikan persoalan sosial.
Sebab, masjid yang hidup bukan hanya masjid yang dipenuhi jamaah ketika waktu shalat tiba, melainkan masjid yang kehadirannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.
Bersambung ke Bagian Kedua: Agam Madani, dari Gerakan Baliak ka Surau Menuju Transformasi Sosial Masyarakat.
