Bukittinggi, BanuaMinang.co.id — Pemerintah Kota Bukittinggi menjadi pemerintah daerah dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbaik di Sumatra Barat dan nomor empat se Indonesia, pada triwulan I tahun anggaran 2025. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga terima penghargaan, salah satu daerah di Sumbar, yang menyelesaikan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah periode triwulan I tahun 2025 dengan tepat waktu.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dari Kementerian Keuangan, melalui Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, dalam rangkaian Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik di Aula KPPN Bukittinggi, Kamis, 18 September 2025.
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, menjelaskan kegiatan ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta para stakeholder yang dinilai memiliki kinerja baik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Bukittinggi.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi kepada KPPN Bukittinggi yang telah berperan maksimal dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi. Ia menegaskan, peran KPPN sangat dirasakan, khususnya dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta melalui sejumlah penghargaan yang berhasil diraih Pemko Bukittinggi.
Wawako menambahkan, pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi telah mencapai 33,33 persen. Capaian ini menempatkan Bukittinggi sebagai yang terbaik di Sumatera Barat dan peringkat keempat terbaik di tingkat nasional.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan sebagai daerah yang mencapai realisasi PAD terbaik di Sumbar dan terbaik ke-4 secara nasional. Semoga ini menjadi pendorong untuk pengembangan ke masa depan,” ujar Ibnu Asis.
Pada ajang KPPN Bukittinggi Awards 2025 ini, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Perindag Kota Bukittinggi serta Dinas Koperasi dan UMKM juga menerima apresiasi atas dukungan dan kerjasama sinergi pemberdayaan UMKM.
(Diskominfo)