Padang, BanuaMinang.co.id — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH didampingi oleh Kepala OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah mengenai penanganan infrastruktur terdampak bencana di Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat malam (28/01/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Kepala Daerah se-Sumatera Barat.
Dalam rapat tersebut, Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, sebagai dasar pengawalan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Solok terhadap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, khususnya yang berdampak langsung pada konektivitas wilayah, permukiman masyarakat, serta sistem penyediaan air bersih.
“Pemerintah Kabupaten Solok siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk melengkapi data kerusakan secara akurat agar proses penganggaran dan pelaksanaan rehabilitasi tidak terkendala secara administratif,” ujar Bupati Solok.
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam paparannya menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan beberapa Menteri lainnya, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Ia menekankan agar pembangunan infrastruktur pascabencana tidak bersifat sementara, melainkan dirancang lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana ke depan.
Empat fokus utama penanganan pascabencana yang disampaikan Gubernur Sumbar meliputi perbaikan jalan dan jembatan, penanganan permanen kawasan Lembah Anai, relokasi dan rehabilitasi rumah di zona rawan bencana, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, termasuk di wilayah Kabupaten Solok.
Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan DPR RI akan mengawal percepatan anggaran serta memastikan keterlibatan BUMN Karya dalam percepatan pengerjaan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan, terutama pada jalur-jalur strategis yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Dalam rapat tersebut turut disampaikan laporan teknis dari balai-balai teknis Kementerian PU, termasuk rencana penanganan jalan dan jembatan, permukiman, air bersih, serta pengendalian sumber daya air.
Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih.
Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan Sumatera Barat melalui pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, balai teknis, dan kementerian terkait guna memastikan program rehabilitasi berjalan optimal dan tepat sasaran.
(Diskominfo)