AGAM MADANI: DARI GERAKAN BALIAK KA SURAU MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT

Membangun Masjid sebagai Pusat Ilmu, Pemberdayaan, dan Peradaban Umat

Oleh:Ardinal Bandaro Putiah

Pendahuluan:Melanjutkan Gagasan, Menyempurnakan Pelaksanaan

Dalam bagian pertama tulisan ini, kita telah menguraikan bahwa menghidupkan masjid tidak cukup hanya dengan meramaikan aktivitas shalat berjamaah. Masjid harus kembali menjalankan fungsi keilmuan, pembentukan akhlak, pemberdayaan ekonomi, dan penyelesaian persoalan sosial masyarakat.

Kini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gagasan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan gerakan yang nyata?

Di sinilah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Agam menjadi penting.

Bupati Benni Warlis memiliki peluang untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan gagasan Agam Madani yang pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Aristo Munandar.

Tidak cukup hanya membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali ke surau. Pemerintah harus memastikan bahwa ketika masyarakat kembali ke surau, mereka menemukan lingkungan pendidikan, pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan sosial yang mampu menjawab kebutuhan kehidupan mereka.

Sebab, gerakan keagamaan yang kuat harus memiliki kemampuan melahirkan perubahan sosial.

1. Persoalan Generasi Muda: Surau Bukan Sekadar Tempat Mengumpulkan Anak Muda

Salah satu alasan penting mengapa gerakan Baliak ka Surau perlu diperkuat adalah kondisi generasi muda.

Generasi muda hari ini tumbuh dalam lingkungan sosial yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka berhadapan dengan perkembangan teknologi digital, media sosial, perubahan pola komunikasi, tekanan ekonomi, kompetisi pendidikan, serta berbagai pengaruh budaya global.

Mereka membutuhkan ruang pembinaan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membangun kemampuan berpikir, karakter, kreativitas, kepemimpinan, dan kemandirian.

Sayangnya, sebagian kegiatan masjid masih memandang generasi muda sebatas objek dakwah. Mereka diundang untuk mengikuti kegiatan, mendengarkan ceramah, menjadi panitia, atau membantu kegiatan seremonial.

Padahal, generasi muda harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk berpikir, berdiskusi, mengembangkan gagasan, dan mengambil tanggung jawab.

Surau harus kembali menjadi tempat lahirnya generasi yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus kekuatan spiritual.

Remaja masjid perlu diberikan ruang untuk menyelenggarakan diskusi tentang persoalan masyarakat, pendidikan politik yang sehat, kewirausahaan, literasi digital, kepemimpinan, kebudayaan Minangkabau, dan berbagai persoalan kontemporer lainnya.

Mereka juga perlu didorong untuk mengembangkan kegiatan sosial, membantu masyarakat miskin, mengajar anak-anak, mengunjungi warga sakit, dan membangun kegiatan produktif.

Dengan demikian, surau bukan hanya menjadi tempat anak muda belajar menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi juga tempat mereka belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan.

2. ASN dan Gerakan Keagamaan: Antara Keteladanan dan Kewajiban Administratif

Pernyataan Bupati tentang pentingnya keterlibatan seluruh ASN dalam gerakan menghidupkan masjid juga menarik untuk didiskusikan.

Pada dasarnya, keterlibatan ASN dalam kegiatan keagamaan merupakan sesuatu yang positif. ASN adalah bagian dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pembangunan kehidupan sosial yang religius.

Keteladanan aparatur pemerintah tentu dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat.

Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan: gerakan keagamaan seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif.

Jika ASN diwajibkan mengikuti kegiatan shalat berjamaah, maka kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara proporsional, terutama menyangkut waktu pelaksanaan, pelayanan publik, kondisi individu, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Jangan sampai gerakan yang bertujuan membangun kesadaran beragama justru dipahami sebatas kewajiban menghadiri kegiatan karena instruksi atasan.

Kita harus membedakan antara kepatuhan terhadap perintah kedinasan dan kesadaran spiritual yang lahir dari keyakinan.

Kesadaran beragama tidak dapat dibangun hanya melalui instruksi birokrasi. Ia membutuhkan keteladanan, pendidikan, lingkungan yang mendukung, dan pembiasaan yang tumbuh secara sukarela.

ASN yang rajin shalat berjamaah tentu baik. Tetapi keberhasilan pembinaan keagamaan juga harus tercermin dalam perilaku birokrasi: jujur, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan, disiplin, melayani masyarakat dengan baik, dan tidak mempersulit urusan rakyat.

Bukankah salah satu bentuk kesalehan yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan publik yang amanah?

Karena itu, ukuran keberhasilan gerakan religius di lingkungan pemerintahan tidak boleh hanya dilihat dari tingkat kehadiran ASN di masjid, tetapi juga dari kualitas integritas dan pelayanan mereka.

3. Pemerintah Tidak Cukup Menggerakkan Masjid, tetapi Harus Memperkuat Kapasitasnya

Kita tidak bisa berharap masjid menjalankan fungsi pendidikan, sosial, dan ekonomi secara optimal apabila tidak dibekali dengan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Banyak pengurus masjid bekerja dengan kemampuan dan sumber daya terbatas. Mereka mengelola kegiatan berdasarkan pengalaman, kemampuan pribadi, serta dukungan masyarakat sekitar.

Padahal, menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat membutuhkan kemampuan manajemen yang lebih kompleks.

Diperlukan kemampuan menyusun program, mengelola keuangan, mengembangkan pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengelola zakat, membangun jaringan kerja sama, dan melakukan evaluasi kegiatan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas pengurus masjid dan surau.

Program tersebut dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi keagamaan, pesantren, dan para ahli di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta manajemen kelembagaan.

Pemerintah juga perlu memetakan kondisi masjid dan surau secara menyeluruh.

Berapa jumlah masjid yang memiliki kegiatan pendidikan rutin? Berapa yang memiliki perpustakaan? Berapa yang mempunyai program pemberdayaan ekonomi? Berapa yang memiliki kegiatan remaja masjid? Berapa yang mempunyai sistem pendataan keluarga miskin? Berapa yang memiliki tenaga pembina umat dengan kompetensi memadai?

Data semacam ini penting agar kebijakan tidak dibangun berdasarkan asumsi.

Program pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dari keinginan untuk menciptakan gerakan yang terlihat ramai.

4. Agam Madani Harus Bergerak dari Simbol Menuju Transformasi Sosial

Di sinilah kita perlu kembali melihat makna Agam Madani.

Gagasan Agam Madani yang pernah dikembangkan pada masa Aristo Munandar sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan.

Gerakan Nagari Madani melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 telah memberikan landasan bagi penguatan pendidikan Al-Qur’an, peranan masjid dan surau, perlindungan masyarakat nagari, kepedulian sosial, penerapan adat dan budaya, penguatan lembaga masyarakat, serta peningkatan kesalehan individu dan sosial.

Dengan demikian, sejak awal, gagasan tersebut telah memiliki dimensi sosial, pendidikan, budaya, kelembagaan, dan ekonomi.

Sementara itu, dalam arah pembangunan Kabupaten Agam periode 2025–2029, pemerintah daerah juga telah memperkenalkan program unggulan Bangkik dari Surau. Konsep pengembangan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat juga pernah diarahkan untuk mencakup penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan mitigasi bencana.

Ini menunjukkan bahwa tantangan sebenarnya bukan kekurangan gagasan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh gagasan tersebut terintegrasi dan dilaksanakan secara konsisten.

Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan melahirkan istilah, slogan, dan program baru, tetapi persoalan mendasar masyarakat tidak mengalami perubahan berarti.

Kita tidak membutuhkan sekadar pergantian nama gerakan. Kita membutuhkan kesinambungan kebijakan, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan.

Bupati Benni Warlis memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan gagasan Agam Madani. Bukan sekadar mengulang semangat masa lalu, melainkan memperluasnya sesuai kebutuhan masyarakat hari ini.

Agam Madani harus bergerak dari simbol menuju transformasi sosial.

5. Enam Agenda Strategis Pembenahan

Agar gerakan Baliak ka Surau tidak berhenti sebagai gerakan seremonial, Pemerintah Kabupaten Agam perlu mengembangkan agenda pembenahan yang lebih sistematis.

Pertama, membangun program pembinaan keilmuan masjid.

Setiap masjid perlu didorong memiliki agenda pendidikan yang terstruktur. Tidak hanya pengajian rutin, tetapi juga kajian tematik yang membahas persoalan kehidupan masyarakat.

Pemerintah dapat memfasilitasi jaringan ustaz, ulama, akademisi, dan praktisi untuk menjadi pembina umat. Materi pembinaan perlu mencakup akidah, ibadah, akhlak, pendidikan keluarga, ekonomi Islam, kepemimpinan, dan persoalan sosial kontemporer.

Kedua, membangun program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Setiap masjid perlu memiliki pemetaan kondisi ekonomi jamaah. Keluarga miskin, pelaku usaha kecil, petani, pedagang, dan masyarakat yang terjerat utang perlu memperoleh perhatian.

Pemerintah dapat mengintegrasikan program masjid dengan BAZNAS, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro, dan program pemberdayaan ekonomi nagari.

Tujuannya bukan menjadikan masjid sebagai lembaga keuangan, melainkan sebagai pusat koordinasi dan solidaritas ekonomi masyarakat.

Ketiga, membangun pusat konsultasi dan pendampingan keluarga.

Masjid dapat menjadi tempat masyarakat memperoleh konsultasi mengenai persoalan keluarga, pendidikan anak, perkawinan, konflik sosial, dan persoalan hukum dasar.

Program ini dapat melibatkan penyuluh agama, konselor keluarga, tenaga kesehatan, akademisi, dan praktisi hukum.

Keempat, mengembangkan sekolah kader dan kepemimpinan generasi muda.

Surau harus menjadi tempat lahirnya generasi yang memiliki pengetahuan agama, kemampuan intelektual, kecakapan sosial, dan jiwa kepemimpinan.

Pemerintah perlu mendorong kegiatan pendidikan kader remaja masjid, pelatihan kepemimpinan, literasi digital, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan.

Kelima, memperkuat integrasi masjid dengan kelembagaan adat dan nagari.

Alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, pemerintah nagari, dan pemuda perlu membangun agenda bersama.

Masjid harus menjadi ruang musyawarah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan hanya tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Keenam, membangun sistem evaluasi berbasis dampak sosial.

Keberhasilan program tidak cukup diukur melalui jumlah kegiatan, jumlah masjid yang mengikuti gerakan, atau tingkat kehadiran jamaah.

Pemerintah perlu mengembangkan indikator yang lebih substantif, seperti:

1. Meningkatnya kapasitas keilmuan dan kualitas pembinaan umat.
2. Meningkatnya kegiatan pendidikan akhlak dan keluarga.
3. Bertambahnya keluarga miskin yang memperoleh pendampingan.
4. Berkembangnya usaha produktif masyarakat berbasis potensi nagari.
5. Meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial dan pendidikan.
6. Berkurangnya konflik sosial dan meningkatnya solidaritas masyarakat.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
8. Meningkatnya integritas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan.

Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah gerakan Baliak ka Surau benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

6. Jangan Biarkan Masjid Ramai, tetapi Masyarakatnya Tetap Kesepian Menghadapi Persoalan

Ada satu hal yang harus menjadi renungan bersama.

Masjid yang ramai belum tentu mencerminkan masyarakat yang kuat. Aktivitas keagamaan yang banyak belum tentu menunjukkan bahwa persoalan sosial telah terselesaikan.

Kita bisa saja menyaksikan masjid penuh pada waktu shalat, tetapi pada saat yang sama terdapat keluarga di sekitar masjid yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Kita bisa saja menyaksikan pengajian berlangsung setiap minggu, tetapi masih terdapat anak-anak yang kehilangan perhatian pendidikan, keluarga yang mengalami keretakan, dan generasi muda yang tidak memiliki ruang pengembangan diri.

Kita bisa saja mendengar ceramah tentang keutamaan sedekah, tetapi belum menemukan sistem solidaritas yang mampu membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi.

Ini bukan berarti aktivitas ritual tidak penting. Justru sebaliknya, ibadah ritual seharusnya menjadi sumber energi moral untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

Shalat mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Puasa mengajarkan pengendalian diri dan empati terhadap penderitaan orang lain. Zakat mengajarkan tanggung jawab sosial dan distribusi kesejahteraan.

Semua nilai tersebut semestinya hadir dalam kehidupan masyarakat.

Apabila seseorang rajin shalat tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap penderitaan tetangganya, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proses pendidikan keagamaannya.

Apabila masyarakat aktif mengikuti kegiatan keagamaan tetapi masih membiarkan praktik ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi ekonomi, maka ada sesuatu yang belum selesai dalam proses pembentukan kesalehan sosialnya.

Karena itu, gerakan menghidupkan masjid harus diarahkan pada upaya menghubungkan kesalehan individual dengan kesalehan sosial.

Masjid harus menjadi tempat seseorang belajar menjadi hamba Allah yang baik sekaligus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya.

Penutup: Agam Madani Membutuhkan Lebih dari Sekadar Gerakan Baliak ka Surau

Kita tentu mengapresiasi semangat Bupati Benni Warlis untuk menghidupkan kembali fungsi masjid dan surau melalui gerakan Baliak ka Surau. Semangat tersebut memiliki landasan historis, kultural, dan keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Agam.

Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan sikap kritis.

Justru karena gagasan ini penting, kita perlu mendorong agar pelaksanaannya tidak mengalami penyempitan makna.

Menghidupkan masjid bukan hanya menghidupkan shalat berjamaah. Menghidupkan surau bukan hanya mengembalikan anak-anak dan generasi muda ke tempat pengajian. Menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat bukan sekadar menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan seremonial keagamaan.

Lebih dari itu, masjid harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, pembentukan akhlak, pendidikan keluarga, pengembangan generasi muda, pemberdayaan ekonomi, perlindungan kelompok lemah, penyelesaian persoalan sosial, dan penguatan solidaritas masyarakat.

Jika ada masyarakat yang terjerat utang rentenir, masjid harus ikut memikirkan jalan keluarnya.

Jika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, masjid harus menjadi bagian dari sistem kepedulian sosial.

Jika ada generasi muda yang kehilangan arah, masjid harus menyediakan ruang pembinaan dan pengembangan potensi.

Jika masyarakat mengalami krisis adab dan akhlak, masjid harus menjadi pusat pendidikan karakter.

Inilah makna masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat.

Bupati Benni Warlis memiliki peluang untuk menjadikan gerakan Bangkik dari Surau sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan gagasan Agam Madani yang pernah dibangun pada masa Aristo Munandar.

Tidak perlu memulai semuanya dari nol. Pengalaman, kebijakan, dan berbagai gagasan yang pernah dirintis sebelumnya harus dijadikan modal untuk membangun gerakan yang lebih matang.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa gerakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus masjid dan masyarakat, tetapi juga didukung melalui kebijakan, anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kita membutuhkan gerakan yang mampu mempertemukan kekuatan ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, pemerintah nagari, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Sebab, membangun masyarakat madani bukan pekerjaan satu orang bupati, satu periode pemerintahan, atau satu kelompok organisasi. Ia merupakan pekerjaan peradaban yang membutuhkan kesinambungan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan Agam Madani tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak masjid yang ramai, seberapa sering masyarakat melaksanakan shalat berjamaah, atau seberapa banyak kegiatan keagamaan diselenggarakan.

Keberhasilannya harus terlihat dari perubahan kualitas kehidupan masyarakat.

Apakah masyarakat semakin berilmu? Apakah akhlaknya semakin baik? Apakah kehidupan keluarganya semakin kuat? Apakah kemiskinan berkurang? Apakah masyarakat semakin terlindungi dari praktik ekonomi yang eksploitatif? Apakah generasi mudanya semakin berdaya? Apakah pemerintahannya semakin amanah?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh sebuah gerakan yang mengatasnamakan masyarakat madani.

Jangan hanya membangun keramaian di masjid, tetapi bangunlah kemaslahatan di tengah masyarakat. Jangan hanya mengajak masyarakat kembali ke surau, tetapi kembalikan pula fungsi surau sebagai pusat ilmu, akhlak, solidaritas, dan pemberdayaan umat.

Sebab, masjid yang benar-benar hidup bukan hanya masjid yang dipenuhi jamaah ketika waktu shalat tiba, melainkan masjid yang kehadirannya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup.

Dan di situlah sesungguhnya makna Agam Madani harus diwujudkan.

Ardinal Bandaro Putiah.