Padang, Banuaminang.co.id ~~ Jelang Pelaksanaan Sensus Pertanian (ST2023) pada Mei 2023 nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menggelar Rapat Koordinasi Daerah di Padang, Selasa (15/11/22). Rakorda ini turut melibatkan pemerintah dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan nagari, serta TNI-POLRI guna mensukseskan penyelenggaraan Sensus nanti.
ST2023 nantinya akan mendata seluruh pelaku usaha pertanian, baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan pertanian berbadan hukum. Adapun pendataan sensus yang dilakukan meliputi tujuh cakupan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian yang ada di Sumatera Barat.
Membuka Rakorda Sensus Pertanian tersebut, Wagub Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan ST2023. Hal ini mengingat data pertanian inilah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam kebijakan kebijakan daerah, guna menjawab isu-isu strategi tentang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, khususnya di Sumatera Barat.
“Data sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Jadi ini harus didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga TNI-Polri. Apapun nanti yang BPS perlukan insyaallah kami akan membantu, kami akan selalu menindaklanjuti untuk suksesnya Sensus Pertanian,” ujar Wagub.
Sebagai provinsi dengan 22 persen PDRB dari sektor pertanian, Sumatera Barat seharusnya sudah mengembangkan pertanian yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut kata Wagub, tentu harus didukung program dan kebijakan yang pas, dan untuk mendukung program serta kebijakan pas itu, salah satu yang paling dibutuhkan adalah data-data yang akurat.
“Sumbar mungkin salah satu dengan alokasi APBD terbesar di provinsi pertanian. Jadi memang visi misi dan program unggulan kita rata-rata kesitu, sesuai dengan tema Rakorda ini, Mencatat Pertanian untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Sumatera Barat Madani,” kata Wagub.
Pada kesempatan itu, Wagub Audy juga merasakan Program Nagari Statistik yang dicanangkan Pemprov Sumbar dan BPS sebagai percontohan bagi program Desa Cinta Statistik Nasional pada 2021 lalu. Menurutnya dengan adanya Nagari Statistik, pemerintah dapat mengumpulkan data dari bawah secara akurat sebagai kebijakan salah satu landasan.
“Data yang baik itu bottom up, jadi nagari statistik itu harus di copy paste ke nagari-nagari lain untuk mengumpulkan data bottom up,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati menuturkan, pada ST2023 akan dilakukan perluasan cakupan unit statistik dan penggunaan moda pengumpulan data. Dengan tujuan agar Indikator yang dihasilkan dari sensus tersebut nantinya dapat mencakup antara lain indikator SDGs pertanian, petani gurem, petani milenial, urbanfarming, dan petani skala kecil sesuai standar Food and Agriculture Organization (FAO), sehingga mampu memberikan gambaran luas pertanian hingga wilayah.
“Oleh karena itu, perlu dukungan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran pemerintah daerah dan asosiasi pertanian dalam rangka persiapan ST2023 ini,” kata Herum.
dekat ST2023 merupakan sensus ke tujuh yang diselenggarakan setiap 10 tahun sejak 1963. Usai pembukaan pertanian oleh Wakil Gubernur dan Kepala BPS Sumbar, Rakorda dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS RI Ihsaniruijal, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi, serta akademisi Fakultas Pertanian UNAND, DNA Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA) Sumbar.
Sumber dan foto dari: Dinas Kominfotik Sumbar
