Jakarta, BanuaMinang.co.id — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, Staff Ahli, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DKI Jakarta di ruang tamu Gubernur Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertemuan ini dilakukan untuk meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia, mengingat peran penting kota ini dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk menjadi pusat PDRI dan kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta.
“Kota Bukittinggi memiliki catatan sejarah penting bagi NKRI, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI pada masa Agresi Militer Belanda II,” ujar Ramlan.
Dari catatan sejarah tersebut, lanjut Wako, Kota Bukittinggi, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Sehingga, Bukittinggi dirasa layak mendapat pengakuan sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atas peran Kota Bukittinggi dalam mempertahankan NKRI itu, maka Pemerintah Kota Bukitinggi, akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, agar Bukittinggi dapat menjadi Daerah Khusus di Indonesia.
“Untuk itu kami meminta Bapak Gubernur DKI Jakarta, dapat memberikan dukungan terhadap usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus. Kami juga meminta dukungan dan bantuan Bapak Gubernur DKI Jakarta, agar bisa dipertemukan dengan Ibuk Megawati Soekarno Putri, untuk membahas dukungan daerah khusus ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga telah menemui Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dimana, dukungan penuh juga datang dari Gubernur DI Yogyakarta, untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Wako juga meminta dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan menjadi pusat layanan bagi daerah penyangga, Bukittinggi menjalankan fungsi respons darurat lintas wilayah, termasuk pemadam kebakaran, penyelamatan, hingga bencana.
“Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemadam kebakaran, lingkungan hidup dan perhubungan, Pemko mengusulkan hibah berupa kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah dan motor operasional. Semoga permohonan hibah ini, dapat diterima oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat kuniungan Wali Kota Bukittinggi dan rombongan, sekaligus bercerita tentang sejarahnya sering ke Bukittinggi. Pramono juga mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk menjadi Daerah Khusus, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sejarah ketiga daerah ini, kental dan sarat dengan kota perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan untuk bertemu dengan mantan Presiden RI, Megawati, juga dipenuhi oleh Gubernur DKI, Pramono Anung.
Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta, juga bersedia memberikan dukungan hibah sarana prasarana untuk menyelenggarakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan lingkungan hidup dan urusan perhubungan kepada Pemko Bukittinggi. Bahkan, upaya Wako Ramlan disambut positif, sehingga Bukittinggi, akan menjadi salah satu daerah prioritas, untuk menerima hibah di tahun 2026 ini.
(Diskominfo)
