Padang Panjang, BanuaMinang.co.id —Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah. Setelah menuntaskan fase tanggap darurat, terhitung sejak 14 Desember 2025, Pemko resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung hingga enam bulan ke depan.
Wali Kota, Hendri Arnis menyampaikan, langkah penanganan dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum hingga pascabencana. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan telah diawali dengan apel gabungan lintas instansi pada 22 September 2025, yang kemudian diperkuat dengan apel kesiapsiagaan oleh Polres Padang Panjang.
Menindaklanjuti peringatan bahaya hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, Pemko secara aktif menyampaikan imbauan kesiapsiagaan kepada masyarakat melalui berbagai media, serta melakukan sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor. BPBD Kesbangpol juga menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sejak bencana terjadi pada Kamis (27/11/2025), Pemko bersama Forkopimda dan instansi terkait langsung bergerak cepat memastikan keselamatan warga, membuka akses jalan yang terputus, serta mengoordinasikan seluruh penanganan melalui Posko Tanggap Darurat. Respons cepat ini dilakukan untuk meminimalkan risiko lanjutan dan mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.
Sejumlah kawasan seperti Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi wilayah terdampak terparah akibat longsor dan hujan deras. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta terputusnya akses transportasi.
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, Dinsos, TNI–Polri, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan bekerja sejak hari pertama untuk mengevakuasi warga, melakukan pencarian korban, serta menyalurkan bantuan logistik, makanan siap saji, dan layanan kesehatan. Dapur umum juga beroperasi setiap hari.
Di sektor infrastruktur, pembersihan material longsor, normalisasi sungai, serta pengecekan struktur jembatan dan drainase dilakukan secara bertahap. Jalur vital Jembatan Kembar kini telah dapat dilalui kembali, meskipun penguatan konstruksi lanjutan masih dibutuhkan di sejumlah titik. Pendataan kerusakan dilakukan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wako Hendri menegaskan, penyediaan hunian aman bagi warga terdampak menjadi prioritas utama. “Selain menempatkan sebagian warga di Rusunawa, Pemko juga menyediakan hunian kontrakan lengkap dengan peralatan rumah tangga, logistik kebutuhan pokok, serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga. Layanan trauma healing turut diberikan kepada warga terdampak,” katanya.
Melalui rapat evaluasi, Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025 guna memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani dan pekerjaan lapangan terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, masa transisi difokuskan pada pemulihan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi cuaca ekstrem.
Pemko juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi serta penyediaan hunian permanen. Data kerusakan rumah telah dimantapkan, termasuk rumah yang akan mendapatkan dukungan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman.
Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga telah menyampaikan langsung kebutuhan percepatan penanganan titik-titik vital kepada Menteri PU, khususnya di kawasan Jembatan Kembar dan ruas jalan terdampak galodo.
Total kerugian infrastruktur tercatat mencapai Rp190.022.801.836 yang meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, gerbang batas kota, serta rumah ibadah. Kerusakan permukiman warga tercatat sebanyak 42 unit rusak berat, 23 unit rusak sedang, dan 333 unit rusak ringan dengan total kerugian sekitar Rp8,5 miliar. Untuk rumah rusak ringan, Pemko telah menyalurkan bantuan berupa atap seng dan kayu kasau.
Selain itu, sektor pertanian terdampak pada lahan seluas 18,03 hektare di sepuluh kelurahan, terutama komoditas padi dan hortikultura. Di sektor pendidikan, sebanyak 14 unit sekolah mengalami kerusakan, terdiri dari delapan SD, empat SMP, dan dua KB.
Sebagai tindak lanjut pemulihan, proposal bantuan telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Memasuki hari ketiga masa transisi per 16 Desember 2025, sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Tim Jitu Pasna Kota Padang Panjang mulai menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) untuk diinput ke dalam aplikasi e-Proposal Pemerintah Pusat.
Sementara itu, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh Basarnas dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang Panjang, termasuk penyediaan konsumsi dan logistik selama operasi pencarian berlangsung. (andes/Kominfo)
