Agam, BanuaMinang.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi secara virtual (vicon) terkait penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana longsor dan banjir. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, serta seluruh bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Sumatera Barat. Pelaksanaan vicon dari Kabupaten Agam dipusatkan di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Rabu (10/12).
Dari Kabupaten Agam, rapat diikuti langsung oleh Bupati Agam, Benni Warlis; Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andrinaldi; Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yunilson; Kalaksa BPBD Agam, Rahmad Lasmono; kepala OPD terkait serta Enny Supartini yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat struktural dan pensiunan Tenaga Ahli BNPB.
Pembahasan difokuskan pada percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana, terutama mereka yang tinggal di zona merah dan dinilai tidak lagi aman untuk dihuni. Dalam rapat ditegaskan bahwa warga yang berada di wilayah berisiko tinggi harus segera direlokasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem mendatang.
Pemerintah pusat telah menetapkan standar hunian sementara, yakni berukuran 3,6 x 4,8 meter dengan fasilitas kamar mandi 1,2 x 1,2 meter.
Wakil Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa Presiden RI sangat serius dalam penanganan bencana yang terjadi saat ini, salah satunya melalui pembangunan huntara bagi warga terdampak. Ia menekankan pentingnya perhatian penuh dari seluruh kepala daerah serta validitas data penerima manfaat.
“Data harus benar-benar valid, pastikan seluruh warga terdampak terdata dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Potensi bencana lain, seperti ancaman erupsi Gunung Marapi, juga dibahas dalam rapat. Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan komprehensif dalam menentukan lokasi relokasi agar masyarakat benar-benar berada di kawasan yang aman.
(Diskominfo)
