Bukittinggi, BanuaMinang.co.id — Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD Kota Bukittinggi tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin, 3 Agustus 2026.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, pada 20 Juli 2026 Pemko Bukittinggi telah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Penyusunannya merupakan amanah peraturan perundang-undangan dan mengacu pada RKPD serta pedoman penyusunan APBD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019.
Anggota DPRD Bukittinggi, Yerry Amirudin, selaku juru bicara Badan Anggaran, menjelaskan, struktur Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dari Rp643.958.043.469,00 menjadi Rp775.240.839.511,00 atau bertambah Rp131.282.796.042,00. Sementara itu, belanja daerah dari Rp710.322.617.083,00 menjadi Rp909.368.696.641,00 atau bertambah Rp199.046.079.558,00. Untuk defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp134.762.283.450,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp92.637.005.894,36 dan defisit pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp41.490.851.235,64.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, telah disepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp775,24 miliar, terdiri dari PAD Rp176,73 miliar, pendapatan transfer Rp597,51 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1 miliar. Belanja daerah sebesar Rp909,37 miliar, terdiri dari belanja operasi Rp734,84 miliar, belanja modal Rp170,53 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp3 miliar.
“Sementara itu, pembiayaan daerah sebesar Rp92,64 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp94,14 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp1,5 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan tercatat minus Rp41,49 miliar,” ungkapnya.
