Jakarta, BanuaMinang.co.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kominfra) Agus Harimurti Yudhoyono, dorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk realisasikan program pengembangan perkotaan nasional yang terintergrasi untuk Kota Bukittinggi. Hal ini menjadi salah satu poin penting hasil pertemuan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dengan AHY, di Kemenkominfra, Kamis, 15 Januari 2026.
Pada tahun 2025 lalu, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai salah satu dari 10 kota percontohan di Indonesia, untuk program NUDP (National Urban Development Project). Salah satu program pengembangan perkotaan nasional, yang bertujuan mewujudkan kota terintegrasi, sejahtera dan layak huni melalui perencanaan bersama pusat dan daerah, termasuk penyusunan rencana induk (Integrated City Planing/ICP), dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola perkotaan berkelanjutan.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengaku bangga karena Bukittinggi menjadi satu dari 10 kota percontohan dan prioritas untuk program ICP ini. Kota Bukittinggi merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pelayanan pariwisata, perkebunan, pertanian dan industri sesuai dengan PP 13/2017 tentang RTRW Nasional.
“Menjadi salah satu dari 10 Kota Prioritas ICP, tentu membuat kita bangga. Ini kesempatan yang haris kita maksimalkan karena Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan keunggulan pariwisata yang mendukung pelestarian warisan budaya. Nantinya akan ada kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, Lapangan Wirabraja dan sejumlah titik lainnya,” ujar Wako.
Pada Tahun 2025 kegiatan perencanaan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas telah selesai dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, berupa kawasan terpilih sebagai kawasan percontohan, kawasan Pasar Simpang Aur dan Koridor Jalan Sudirman sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya yang mendukung seni, kuliner dan retail dalam ruang publik yang hidup.
“Ini peluang baik bagi kita untuk semakin meningkatkan dan mempercantik wajah Kota Bukittinggi. Tujuannya apa? Agar semakin banyak kunjungan, tentunya berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, pekerjaannya ini tentu nilainya besar, tapi sesuai rencananya, biayanya dibantu oleh Bank Dunia,” jelas Ramlan.
Pembangunan yang terintegrasi ini tentunya menelan biaya cukup besar. Namun, karena ini menjadi salah satu program nasional, biayanya dikeluarkan pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank Dunia. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency (EA) proyek NUDP.
“Untuk implementasi dari Rencana Pengembangan Kawasan tersebut, kami hari ini (Kamis -red) menemui Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kawasan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Tata Ruang Kemenko IPK dan Staf Khusus Kemenko IPK. Selanjutnya untuk rencana implementasinya, sesuai arahan Bapak Menko, akan dilaksanakan rapat koordinasi dalam waktu dekat dengan Kementerian PU dan mendorong program ini segera direalisasikan,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Bukittinggi juga didampingi Kepala Bappelitbangda, Ade Mulyani dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Rahmat AE.
(Diskominfo)
