Mahasiswa dan Masyarakat Demo Soroti Dugaan Kekerasan Satpol PP, GMNI Bukittinggi Kecewa Wali Kota dan DPRD Tak Hadir Temui Massa Aksi 

Bukittinggi234 Dilihat

Bukittinggi, BanuaMinang.co.id Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Senin (27/7), kembali menyoroti dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap civitas akademika Universitas Fort De Kock. Aksi tersebut juga diwarnai kekecewaan massa karena tidak ada satu pun anggota DPRD maupun Wali Kota Bukittinggi yang hadir menemui para demonstran. Tuntutan utama aksi adalah meminta pengusutan secara transparan terhadap dugaan kekerasan tersebut.

 

Ketua DPC GMNI Kota Bukittinggi, Putra Rahmad Yudi, menilai ketidakhadiran pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan minimnya respons terhadap aspirasi masyarakat.

 

“Kami sangat menyayangkan tidak hadirnya Wali Kota maupun satu pun anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk menemui massa aksi. Sikap ini mencerminkan kurangnya keseriusan dalam merespons tuntutan masyarakat yang meminta keadilan atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP,” ujar Putra Rahmad Yudi.

 

Ia menegaskan bahwa GMNI Kota Bukittinggi bersama elemen mahasiswa akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

 

“Aksi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Selama belum ada kejelasan dan pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan yang terjadi, kami memastikan gerakan ini akan terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Kami menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa ada pihak yang dilindungi,” tegasnya. Bung Fanky Albest sekretaris GMNI Bukittinggi

 

Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi merupakan bagian dari rangkaian protes mahasiswa menyusul dugaan tindakan represif yang terjadi saat penertiban aset di kawasan Universitas Fort De Kock beberapa hari sebelumnya. Massa mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil langkah nyata untuk memastikan proses hukum berjalan secara terbuka dan akuntabel.

 

Hingga aksi berakhir, belum ada perwakilan Pemerintah Kota Bukittinggi maupun DPRD Kota Bukittinggi yang menemui massa untuk memberikan tanggapan langsung terhadap tuntutan yang disampaikan.

 

(Fikri)