Pekanbaru, BanuaMinang.co.id — Yopi Adri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Adil Sejahtera (GIAS), mewakili masyarakat Riau, menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak tegas dan transparan dalam menyelidiki kasus penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Pernyataan ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pekanbaru beberapa bulan yang lalu.
Ketua DPW Riau LSM GIAS menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Abdul Wahid oleh KPK terkesan menjebak, dan meminta penegasan serta kebijakan yang lebih jujur dari lembaga antirasuah tersebut. “Kami meminta agar KPK tidak terlarut dalam permainan ini dan segera mengusut kasus ini dengan transparansi penuh. Masyarakat Riau merasa ini adalah bagian dari upaya politisasi menggunakan KPK sebagai alat politik negara, dan KPK juga harus transparan dalam pengeledahan dan temuan di rumah dinas di rumah pribadi PLT betapa waktu lalu berupa uang pecahan rupiah dan asing serta dokumen karena sampai saat ini belum ada rilis resmi dari lembaga KPK” ujarnya. (27/01/2026)
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat Riau terhadap kemungkinan adanya motif lain di balik penangkapan tersebut, dan harapan mereka agar proses hukum dapat berjalan adil serta bebas dari intervensi pihak manapun. Masyarakat juga berharap agar Gubri Abdul Wahid dapat dibebaskan jika tidak terbukti terlibat dalam kasus korupsi.
Dalam pernyataannya, organisasi masyarakat itu menuntut:
– Pemeriksaan dan penyelidikan yang terbuka sehingga publik dapat mengetahui fakta secara jelas;
– Perlakuan hukum yang adil tanpa tekanan politik atau manipulasi bukti;
– Pembebasan sementara Gubernur Abdul Wahid jika pemeriksaan awal tidak menemukan bukti yang cukup untuk menahan secara permanen.
Pernyataan LSM tersebut juga menyerukan agar aparat penegak hukum lain yang terkait ikut mengawal proses supaya berjalan jujur dan akuntabel demi menjaga stabilitas sosial di Riau.
Dewan Pimpinan Wilayah Riau LSM GIAS menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berjuang untuk kepentingan rakyat Riau serta menuntut keadilan yang sebenar-benarnya.
Permintaan ini menambah panjang deretan sorotan publik terhadap KPK agar tetap menjalankan tugasnya sesuai kepentingan politik tertentu. (Red)
