Klaten, BanuaMinang.co.id — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten KH. Syamsuddin Asyrofi mengatakan bahwa kegiatan DPW LDII Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan forum Silaturrahim Kebangsaan Jilid V adalah dalam rangka memperkuat toleransi antar umat beragama.
Menurut Syamsuddin tema “Memperkuat Toleransi Inter dan Antar Umat Beragama untuk Mewujudkan Masyarakat Harmoni di Jawa Tengah” sejalan dengan misi besar FKUB.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata peran LDII dalam menjaga kerukunan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman” kata Syamsuddin Asyrofi di Aula DPD LDII Klaten, Sabtu (26/7/2025) usai mengikuti acara tersebut secara daring.
Menurut Syamsuddin provinsi Jawa Tengah memiliki banyak keragaman budaya, agama, dan etnis
“Oleh karena itu Jawa Tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan merawat kebhinekaan serta mewujudkan keharmonisan di masyarakat ” katanya.
Syamsuddin mengakui adanya dinamika sosial di tengah masyarakat, forum silaturrahim Kebangsaan seperti yang dilakukan DPD LDII Jawa Tengah ini menjadi instrumen sosial-religius yang krusial untuk membangun kepercayaan dan solidaritas antar elemen masyarakat.
“Silaturrahim Kebangsaan LDII tidak hanya berfungsi sebagai ajang temu antar tokoh, tetapi menjadi media dialog lintas agama dan lintas iman yang membumikan semangat kebhinekaan dalam bingkai NKRI.” pungkasnya.
Sementara itu gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya nilai budaya “ngopeni lan nglakoni” sebagai prinsip hidup masyarakat Jawa Tengah.
“Bahwa solidaritas sosial di Jawa Tengah harus dibangun dari praktik keseharian, bukan hanya instruksi negara” katanya..
Irjen Pol Dr. Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah dalam kesempatan tersebut menyoroti nilai strategis silaturrahim sebagai bentuk community policing.
“Kepercayaan masyarakat kepada aparat bisa tumbuh dari komunikasi yang setara dan kolaboratif, bukan dari kekuasaan sepihak.” katanya.
Sementara Dr Hendro Dewanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, mengingatkan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga pluralitas.
“Hukum tidak sekadar alat mengatur, tetapi juga penjaga nilai dan keadilan publik di tengah arus disrupsi di masyarakat ” kata Hendro Dewanto.
Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Dr. H. Saiful Mujab, menggarisbawahi perlunya revitalisasi institusi keagamaan sebagai agen moral publik.
Di tengah globalisasi nilai yang mengaburkan batas antara sakral dan profan, agama perlu tampil sebagai penjaga harmoni.
(MI/SKD)
