Bukittinggi, BanuaMinang.co.id — Terkait pemberitaan sebelumnya di BanuaMinang.co.id tentang kebijakan pemerintah kota Bukittinggi, terkait kerjasama media untuk mempublikasikan kegiatan Pemko.
Ramlan Nurmatias, walikota Bukittinggi, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya oknum wartawan mengkoordinir kerjasama media dengan pemko Bukittinggi, menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya ditangani oleh Dinas Kominfo, ungkapnya melalui telepon. (30/6/25).
“Memang, saya pernah dekat dengan beberapa wartawan, tapi mengenai publikasi informasi kegiatan Pemko, sepenuhnya ditangani oleh Dinas Kominfo,” lanjutnya.
Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi Dinas Kominfo kota Bukittinggi, tutup Ramlan.
Sementara Fadhly Reza, selaku pimpinan redaksi portal berita klikkata.co.id, saat dikonfirmasi dan dimintai keterangannya menyatakan.
“Klikata.co.id dalam pemberitaan tidak ada kerjasama dengan Pemko. Pemberitaan klikata.co.id untuk publik gratis. Media manapun berhak kerjsama sesuai dengan syarat dan ketentuan yg berlaku.” Tulisnya melalui media WhatsApp. (30/6/25).
Selanjutnya Fadhly menulis “Apakah ada UU yg melarang kepala daerah tidak boleh dekat dengan orang secara personal?”
Sementara itu, Suryadi selaku kepala dinas Kominfo Bukittinggi, terkait media kerjasama antara pemko Bukittinggi dengan media, menyatakan kepada BanuaMinang.co.id
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, segera merampungkan kerjasama dengan media yang aktif di Kota Jam Gadang. Kerjasama yang dimaksud, sesuai dengan hasil evaluasi dari Dinas Kominfo serta tim kajian, terkait kelengkapan administrasi dari media massa.
Kepala Diskominfo Bukittinggi, Suryadi, menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dari media yang mengajukan kerjasama. Selain itu, pertimbangan anggaran juga menjadi faktor penentu, berapa jumlah media yang bisa bekerjasama bagaimana sistemnya nanti.
“Alhamdulillah, sejumlah evaluasi telah kami lakukan dari internal dan juga tim pengkaji. Tentunya kami mohon maaf pada rekan media, karena sedikit terlambat realisasi kerjasama di tahun 2025 ini. Ada banyak pertimbangan tentunya, terutama pada ketersediaan anggaran kita,” ungkap Suryadi.
Kadis Kominfo menekankan, evaluasi yang dilakukan memang berdasarkan pada administrasi dari media itu sendiri. Tentu ada pertimbangan baik terkait verifikasi media, verifikasi dari jurnalis.
“Namun dari pada itu, faktor penganggaran, terutama pada program efisiensi yang menjadi sebuah keniscayaan, tentu menjadi dasar utama. Makanya nanti, mungkin kerjasama yang akan kita jalankan, ada beberapa kategori. Tapi, InsyaAllah semua jenis media massa, bahkan media sosial yang jadi salah satu platform informasi dan berinteraksinya masyarakat, diupayakan untuk kita jalin kerjasama,” jelasnya.
Terkait kapan akan dimulai, Suryadi, menjelaskan, dalam waktu dekat, akan disampaikan pada setiap media yang masuk dalam kerjasama tahun ini.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, InsyaAllah dalam beberapa minggu kedepan, kita mulai kerjasama,” pungkasnya.
(iing chaiang)
Referensi berita sebelumnya:
