PADANG PARIAMAN – Banuaminang.co.id — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, bukan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Camat hingga wali nagari diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan keluarga yang berisiko stunting mendapatkan penanganan tepat.Cari Peta Wilayah
Penegasan tersebut disampaikan JKA saat menghadiri Diseminasi Surveilans Gizi dan Publikasi Data Stunting Tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di Aula Bapelitbangda, Selasa (3/11/2026).Cari Peta Wilayah
Kegiatan yang diikuti 87 peserta tersebut melibatkan perwakilan instansi vertikal, camat, wali nagari, serta puskesmas. Turut hadir Sekretaris Daerah Hendra Aswara, para asisten, kepala perangkat daerah, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, JKA menyebut stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lebih dari itu, kondisi akibat kekurangan gizi kronis tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, produktivitas, hingga kualitas hidup anak pada masa mendatang
Menurutnya, persoalan stunting memiliki keterkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pola asuh, ketahanan pangan keluarga, kondisi sosial ekonomi, pendidikan, ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Penanganan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan atau melalui intervensi sektor kesehatan saja. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui pendekatan konvergensi, dengan memastikan setiap sasaran memperoleh intervensi yang tepat, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegas JKA.
Ia juga meminta agar perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita terus ditingkatkan. Ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, tablet tambah darah, serta penanganan apabila mengalami kekurangan energi kronis maupun anemia.
Sementara itu, bayi dan balita perlu mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, pemantauan pertumbuhan secara berkala, serta penanganan segera apabila ditemukan gangguan gizi. Dukungan penyediaan air minum dan sanitasi layak, edukasi pola asuh, perlindungan sosial, serta penguatan ketahanan pangan keluarga juga harus berjalan beriringan.
Secara khusus, JKA mengingatkan para camat dan wali nagari agar tidak hanya menunggu laporan terkait kasus stunting. Mereka diminta mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, terutama keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita berisiko mengalami stunting.
“Saya menekankan kepada seluruh camat dan wali nagari untuk turun langsung ke lapangan. Tinjau apakah masih ada warga yang mengalami stunting, kemudian lakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar dapat ditindaklanjuti melalui upaya penanganan yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Engga Lift Irwanto, menjelaskan kegiatan diseminasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan koordinasi organisasi lintas sektor dalam mendukung percepatan penurunan stunting.Cari Peta Wilayah
Melalui publikasi data dan surveilans gizi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, sekaligus menyusun langkah tindak lanjut yang konkret, terarah, dan terukur.
Dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah kecamatan, nagari, hingga fasilitas pelayanan kesehatan, Pemkab Padang Pariaman berharap penanganan stunting semakin optimal dan tepat sasaran demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas.
(Armenkoto)
SB :Kominfo
