Bukittinggi, Banuaminang.co.id — Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam didampingi Kasat PolPP, Kabag Pemerintahan dan Sekretaris Kesbangpol Kota Bukittinggi hadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balaikota Pariaman, Selasa, 5 November 2024.
Rapat koordinasi dengan tema “Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024,” ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah di Sumatera Barat, Kasubdit FKD & DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Saydiman M, S.STP, M.Si dan Plt. Kasubdit Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen Ditjen Polpum Kemendagri, Timotius, S.STP dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.
Plt Gubernur Sumatra Barat diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi, menyampaikan Pilkada 2024 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan serentak secara nasional. Di Sumatra Barat sendiri ada pemilihan gubernur – wakil gubernur, 12 pemilihan bupati – wakil bupati dan 7 pemilihan wali kota – wakil wali kota.
“Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada. Perlu deteksi dini dan pencegahan dini. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam mewujudkan kondisi trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada serentak ini.
Dalam rakor ini, diperoleh kesepakatan dalam pembentukan Desk Pilkada diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh wakil ketua dari unsur TNI/Polri/Kejaksaan serta sekretaris/sekretariat dari Kesbangpol.”
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyampaikan untuk suksesnya Pilkada 2024 dibutuhkan adanya peran aktif seluruh elemen. Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Tim DESK Pilkada pada 31 Oktober 2024 sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
“Tim DESK Pilkada di Kota Bukittinggi akan memantau jalannya tahapan Pilkada, menginventarisasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, deteksi dan pencegahan dini, serta memberikan saran dalam penanganan permasalahan tersebut. DESK Pilkada Kota Bukittinggi sudah berkerja, setiap hari ada laporan secara berjenjang, mulai dari daerah hingga ke pusat,” ungkapnya.
Pjs Wako menambahkan, ada pesan khusus dari Rapat Koordinasi ini kepada seluruh ASN di Sumatera Barat, untuk tegas dalam menjaga netralitas.
“Netralitas harus dilakukan. Jangan ada ASN di Bukittinggi yang ikut politik praktis dan tidak netral dalam seluruh tahapan Pilkada 2024. Ini pesan saya tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Sumber: Pemko Bukittinggi
