Medan, Banuaminang.co.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) DR Ilyas Sitorus, M.Pd menjelaskan bahwa standarisasi aplikasi layanan pemerintah untuk akurasi satu data Indonesia sangat penting.
Standarisasi ini akan mempermudah pengintegrasian aplikasi-aplikasi layanan pemerintah untuk memaksimalkan dan akurasi pada Satu Data Indonesia.
Selama ini kata Ilyas Sitorus masalah standarisasi menjadi salah satu penghalang penggabungan aplikasi-aplikasi pemerintah, karenanya Kita perlu memastikan sistem aplikasi memiliki standar yang sama.
Misalnya berkomunikasi dengan protokol, perlu bahasa yang sama, karena ketika berbeda akan sulit diintegrasikan, atau aplikasi-aplikasi yang ada bisa berkomunikasi, berinteraksi, bertukar data dengan cepat,” kata Ilyas Sitorus saat menghadiri acara Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo Nomor 1 Medan, Selasa (3/10).
Melalui sosialisasi dan Bimtek SPLP untuk Sumut dan Aceh yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, Ilyas Sitorus berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki standar yang sama untuk aplikasi layanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Satu Data Indonesia.
“Kegiatan ini kita harapkan dapat menyelesaikan hal tersebut, kita menggunakan standar yang sama, berkomunikasi dengan protokol yang sama,” kata Ilyas Sitorus, yang juga merupakan Sekretaris Wali Data Indonesia Sumut.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DR Hasmirizal Lubis, M.Si juga menjelaskan bahwa tantangan untuk membangun super aplikasi seperti Satu Data Indonesia, salah satunya adalah perbedaan kemampuan setiap Pemda.
Menurut Hasmirizal, bagi beberapa daerah membuat aplikasi cukup mudah, tetapi belum tentu untuk daerah lainnya seperti Kabupaten atau Kota yang cukup besar membuat aplikasi ini.
Bagi daerah lain, ini tantangan yang harus kita selesaikan, belum lagi kalau kita bicara super APP (Aplikasi Super) harus bisa diadopsi semua pihak, bisa berkomunikasi dengan yang lain, kita harus selesaikan ini segera,” kata Hasmirizal, pada acara yang juga dilakukan secara daring.
Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan Sinta Nur Haryanti mengatakan, permasalahan yang sering terjadi juga dikodefikasi, kode induk, atau bahasa yang digunakan. Dia memberikan contoh penggunaan perempuan/laki-laki dan wanita/pria yang bisa membuat aplikasi sulit diintegrasikan.
Itu baru jenis kelamin, belum lagi kalau kita bahas aplikasi anggaran yang jenisnya banyak banget, dan programernya kode, bahasa yang belum tentu sama, karena itu kita harus punya standarisasi agar interoperabilitas,” kata Sinta.
Sosialisasi dan Bimtek ini akan berlangsung selama dua hari, di isi oleh empat pemateri antara lain Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, BAPPENAS Erwin Dimas dan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri Erikson Manihuruk. Sementara itu dari Kemenkominfo antara lain Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Bambang Dwi Anggono dan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Aries Kusdaryono.
(RH)
