Pandum Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Agam Mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Agam

Agam, Sumatera barat550 Dilihat

Lubukbasung, Banuaminang.co.id Pada sidang paripurna DPRD kabupaten Agam kemarin, Senin (12/6). Yaitunya tentang Penyampaian Nota penjelasan Bupati tentang Ranperda Pencengahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh, dan Pandangan Umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.

 

Pandangan umum dari fraksi Demokrat Nasdem yang disampaikan oleh Syafril Dt. Rajo Api adalah sebagai berikut :

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 153, salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan. Diantara bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Agam diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Agam dan Peraturan Bupati Agam, pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Foto undangan yang hadir pada acara paripurna ini

 

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD tersebut, dalam menanggapi Nota pengantar Bupati Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan pada tanggal 29 Mei 2023 yang lalu, maka DPRD Kabupaten Agam telah melakukan pengkajian serta pembahasan terhadap Nota Pengantar Bupati beserta seluruh lampirannya agar dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan.

Menyikapi persoalan tersebut ijinkan kami memberikan pandangan, saran dan masukan terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

 

1. Kami dari Fraksi DEMOKRAT-NASDEM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah beserta jajaran atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

 

2. Pada tahun 2022 terjadi penurunan SiLPA sebesar 55 Milyar Rupiah lebih, sehingga saldo akhir tahun 2022 berjumlah 65 Milyar Rupiah lebih. Silpa pada beberapa OPD di Instansi pemerintah bisa disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja.” Mohon penjelasan OPD hingga terjadi Silpa?

 

3. Dalam pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur di beberapa OPD, pihak yang membidangi proses perencanaan, proses lelang atau tender, proses pelaksanaan serta proses pengawasan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang salah dalam perencanaan, ada kegagalan konstruksi, terjadi putus kontrak, keterlambatan proses tender dan pelaksanaan, terdapat kurangnya mutu pekerjaan.

 

Bagi kegiatan yang sifatnya putus kontrak, pelaksanaan yang tertunda. Apakah pekerjaan akan dilaksanakan Kembali atau seperti apa solusinya?. Mohon penjelasannya.

 

4. Mengenai capaian pelaksanaan VIsi-Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Agam, sudah sejauh mana pencapaian kinerja Visi-Misi tersebut pada seluruh OPD ditahun berjalan 2023. Mohon penjelasanya.

 

5. Sehubungan masih banyaknya siswa kesulitan dalam pembayaran dan biaya sekolah, karena keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, pada kesempatan ini kami berpendapat diharapkan Pemda serius menyikapi hal ini dengan menerbitkan PERBUB tentang pembiayaan siswa kurang mampu.

 

6. Berkenaan dengan rekomendasi temuan Pansus, Pembangunan DPRD Kabupaten Agam yang disampaikan pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Agam tanggal 27 Maret 2023. Apakah sudah ada yang ditindak lanjuti Aparat Penegak Hukum?. Bagaimana tanggapan dan Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam terkait temuan tersebut?. Mohon penjelasanya?

 

7. Banyaknya pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan kualitas rendah, setelah PHO tidak sesuai dengan harapan dan aturan, apakah sudah dilaksanakan perbaikan pekerjaan tersebut. Mohon penjelasannya?

 

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat Nasdem ini kami sampaikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Agam Maju, pemerintahan yang kuat dan masyarakat Agam yang sejahtera, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup Syafril, SE Dt. Rajo Api.

 

(iing chaiang)

Foto-foto istimewa Banuaminang.co.id

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *