Sampang, Banuaminang.co.id ~~ Dalam beberapa bulan terakhir, Martabat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang diuji dengan sejumlah permasalahan yang menghentak publik. Mulai dari kasus Polres Sampang hingga kasus dugaan Pembunuhan Brigadir J yang viralnya hampir setara. Senin, 25/07/2022.
Setelah kasus penipuan jual beli mobil yang ditangani Polres Sampang, korban merugi Rp. 50 juta. Permasalahan demi permasalahan Polres Sampang terus berlanjut.
Kapolres Sampang didemo ratusan Jurnalis terkait pernyataan kontroversinya bahkan juga didemo ihwal pengungkapan pupuk bersubsidi.
Tidak hanya itu, ketegasan Kapolri saat ini juga diuji dengan adanya sebuah rekaman video pernyataan berani dari Kapolres Sampang, AKBP Arman yang meminta para jurnalis menyalahkan NKRI dengan kalimat, ‘SALAHKAN NEGARAMU, SISTEMNYA SUDAH BAGUS BELUM ITU’. (14/06/2022).
Padahal saat itu para kuli tinta hanya ingin menggali informasi aktual ihwal kasus yang ditangani, bahkan terkait skema pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BLT-PKL-WN).
“Di Polres-Polres, di Kodim-Kodim gak ada, gak ada kabupaten lain itu, apalagi di daerah Matraman tidak ada yang protes-protes begitu, malah semuanya mendukung, heran saya di Sampang ini. Gak tau, kok kayak begini di Sampang ini,” kata Arman dalam video.
“Bagaimana saya harus mengajak kepala desanya, dalam waktu 5 hari bossss, suruh nyarik orang, pengalamannya belum pernah ada, punya hati sedikit lah kepada anggota-anggota gimana nyarinya kepada anggota itu, akhirnya apa, Kasat Binmasnya nyuruh Bhabinkamtibmasnya karena dia punya kaki di masyarakat, Paham ? gak mudah bosssss,” demikian Arman menanggapi beberapa konfirmasi kalangan jurnalis.
“Puluhan ribu dalam beberapa hari kirim data, kemudian sistemlah yang mengolah, diverifikasi atau ditolak, itu sampeyan punya data, itu orang kaya, ini punya ini, SALAHKAN NEGARAMU, SISTEMNYA SUDAH BAGUS BELUM ITU? POLRES GAK NGERTI OPO-OPO SURUH BAGI KAYAK BEGINI, DIPIKIR LANGSUNG NGERTI, GAK NGERTI JUGA, karena beban tanggung jawab moral aja, mereka bekerja,” sebut Arman dengan pongahnya.
“Dan tidak mungkin lima hari bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat yang ada di Sampang ini. Kalau sampean bisa, sampean aja yang kerja, ndak mungkin bisa,” tutur Arman kepada kepada wartawan.
Berkenan dengan pernyataannya yang terkesan arogan tersebut, salah satu anggota grup WhatsApp mengomentari pernyataan Arman. “Nyala’agi Nagereh, Kapolres kurang Gizi,” tulisnya.
Respon dan komentar pedas juga datang dari praktisi hukum dan pengamat hukum, Equality Law Firm, Angga Kurniawan SH.
“Sangat menyakitkan dan sangat memalukan jika seorang perwira menengah dalam hal ini seorang Kapolres memberikan pernyataan seperti itu. Sangat menyakitkan tentunya bagi saya selaku Warga Negara Indonesia dan sangat menyakitkan pula bagi Institusi Polri, karena secara tidak langsung mencoreng dan merusak nama Institusi yang hari ini sedang diterpa badai,” ujarnya.
Pengacara berparas ganteng ini menegaskan, bagaimana bisa kepercayaan masyarakat bisa tumbuh jika pernyataan Kapolres yang sudah jelas jelas menyalahkan negara masih dipertahankan oleh Kapolri.
“Pernyataan Salahkan Negaramu kepada sejumlah jurnalis pada saat audensi adalah sebuah pernyataan tidak berintelektual dari seorang pejabat Abdi negara yang menjadi Kapolres di Institusi sebesar Polri. Dan hal ini menurut saya lelucon dan tidak patut dicontoh. Karena setiap abdi negara disumpah untuk setia kepada negara, kenapa malah mempertanyakan sistemnya negara dengan bahasa kacau balau,” tegas Angga Kurniawan SH, Senin, 25/07, malam.
Menurut Angga, bukan sistemnya yang salah, tapi oknum oknum yang menjalankan sistem pendistribusiannya yang diduga menyalahgunakan. “Entah itu BLT dan bantuan bantuan lainnya,” sambung Angga.
Pihaknya mengungkapkan bahwa kementerian dan Negara sudah menggodok untuk membuat peraturan semaksimal mungkin dan se- perfeck mungkin.
“Akan tetapi, jika kemudian pelaksanannya terjadi masalah bukan negaranya yang disalahkan,” tegas pengacara yang selalu tampil modis ini.
Sebagai pengamat dan praktisi hukum ia menilai pernyataan Kapolres Sampang sudah melampaui batas kewajaran.
“Pernyataan Kapolres Sampang ini bagi saya sungguh sangat lucu dan sudah melanggar sumpahnya sendiri karena seyogyanya seorang pejabat abdi negara harus mengabdi kepada negara bukan justru menyalahkan negara,” terangnya.
Oleh sebab itu, Angga Kurniawan SH mendesak agar KAPOLRI nonaktifkan Kapolres AKBP Arman karena sudah tidak pantas menjabat sebagai seorang Kapolres.
“Saya menghimbau kepada Kapolri bahwa masyarakat butuh kepercayaan terhadap Institusi Polri. Sehingga saya meminta, mengimbau memohon agar Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera memecat atau menonaktifkan Kapolres macam ini karena sudah berani dan lancang menyalahkan Negara,” tandas Angga dikutip dari Detikzone.net.(Rls)
