Masyarakat Minta Pemerintah Provinsi Sulut Tahan Kenaikan Harga Elpiji 3 Kg

Nasional223 Dilihat

 

Manado, Banuaminang.co.id ~~ Rencana akan adanya kenaikan gas elpiji jenis subsidi 3 kilo, dibeberapa daerah termasuk di sulawesi Utara, dijamin pemerintah tidak akan ada perubahan harga.

 

Tokoh masyarakat yang berdomisili di kecamatan malalayang Audy Koagow memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi yang sampai saat ini masih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

 

Audy mengatakan kalau elpiji 3 kilogram yang porsinya lebih dari 93% dari total konsumsi elpiji nasional per januari 2022 tidak mengalami perubahan harga, serta dipastikan mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

Sementara ketua DPW LSM LPAKN-RI sulawesi utara Braind Jons Holle menjelaskan bahwa pemerintah sulut harus tetap bersandar pada peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang di dalamnya termasuk undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas.

 

Braind juga minta kepada semua pelaku usaha serta pertamina agar dapat memperhatikan kepentingan rakyat kecil dari pada kepentingan pribadi, karena itu adalah asas Undang-undang yang selalu didengung-dengungkan oleh presiden.

 

Bagi gas elpiji non subsidi yang mengalami kenaikan dua kali di bulan Desember dan Pebruari tahun ini, tidak menjadi masalah buat konsumen pemakai umum, namun Braind minta kepada pemerintah dalam hal ini Pemprov Sulut untuk tidak menaikkan LPG tiga kilogram.

 

Akhir-akhir ini kenaikan 9 bahan pokok seperti kedele, minyak goreng dan lain lain sangat mempengaruhi perekonomian. Apalagi akan ada rencana kenaikan Gas subsidi, kami minta kepada Pemprov lewat Disperindag bersama DPRD Provinsi komisi 2 memberikan kenyamanan bagi masyarakat miskin, ucapnya.

 

Sekali lagi, kami sangat berharap pemerintah Sulut untuk melihat ke belakang, karena yang kami tahu HET yang berlaku di seluruh Indonesia hanya sulut lah yang teratas atau paling tingggi harga ecerannya, jelas Braind

 

Lebih jauh dikatakan kunci kongkrit pemerintah agar lebih memperhatikan dan dapat mengawasi para komoditas untuk tidak ada penimbunan elpiji subsidi. ucapnya.

 

Skema tahun 2022 harus di ubah subsidi 3 kilogram yang saat ini terbuka menjadi tertutup atau subsidi langsung yang diberikan kepada penerima manfaat khusunya orang miskin. ujarnya.

 

Terakhir ketua Braind mengingatkan buat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) terlepas dari no pasang surutnya situasi dan kondisi, agar lebih memperhatikan masyarakat ekonomi lemah, tutupnya. (JS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.