Sarekat Islam dan Fondasi Perjuangan Kemerdekaan
Ketika Sarekat Islam (SI) lahir pada 1912, organisasi ini mula-mula hanyalah wadah pedagang pribumi untuk menghadapi dominasi pedagang Tionghoa dan jaringan ekonomi kolonial. Namun di tangan Tjokroaminoto, SI menjelma menjadi organisasi massa terbesar pertama dalam sejarah Indonesia, dengan anggota jutaan orang dari berbagai kalangan baik petani, buruh, pedagang, hingga kaum intelektual muda.
Keberhasilan SI bukan semata karena jumlah anggotanya, tetapi karena ideologi yang ditanamkan Tjokro. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga kekuatan sosial dan politik yang membebaskan. Islam adalah dasar persatuan umat sekaligus pedoman perjuangan.
SI memberi kesadaran baru: bahwa rakyat pribumi tidak boleh selamanya menjadi objek eksploitasi. Bahwa mereka punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Bahwa kemerdekaan bukan mimpi, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan.
Murid-Murid Tjokro, Jejak Ideologi yang Berbeda
Dari rahim Sarekat Islam, lahir tokoh-tokoh besar dengan jalan perjuangan masing-masing. Soekarno belajar orasi, strategi, dan ideologi dari Tjokro. Kartosuwiryo kemudian mengembangkan gagasan Negara Islam Indonesia. Semaun dan Alimin membawa SI ke arah Marxisme. Tan Malaka merumuskan jalan revolusioner.
Semua mereka berbeda jalan, tetapi ada benang merah yaitu sebuah semangat anti-penjajahan dan cita-cita kemerdekaan yang adil. Tjokro adalah guru bangsa yang membuka cakrawala. Ia tidak hanya mendidik murid untuk berpikir, tetapi juga berani melawan.
Dari sini kita belajar bahwa kemerdekaan yang kita inginkan tidak bisa dilepaskan dari pergulatan ideologi. Bangsa ini lahir dari dialektika pemikiran, dari perdebatan tajam antara Islam, nasionalisme, dan sosialisme. Justru dari sana lahirlah kekayaan intelektual yang memperkuat perjuangan.
Kemerdekaan Politik yang Ternodai
Hari ini, demokrasi kita seolah berjalan, tetapi sebenarnya pincang. Pemilu memang ada, tetapi proses politik dikuasai oleh segelintir elit dengan modal besar. Partai politik kehilangan arah ideologis, hanya menjadi kendaraan pragmatis.
Kedaulatan rakyat seolah dijunjung tinggi, tetapi dalam kenyataannya suara rakyat bisa dibeli. Wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan partai dan sponsor politik daripada kebutuhan rakyat. Korupsi merajalela, hukum dipermainkan, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada lembaga negara.
Jika Tjokro hidup hari ini, ia pasti menegur keras: *“Untuk apa kalian berteriak merdeka, jika politik hanya jadi arena dagang sapi?”* Kemerdekaan politik yang dicita-citakan adalah politik yang berakar pada ideologi dan moralitas, bukan politik transaksional.
Kemerdekaan Ekonomi yang Dikhianati
Kemerdekaan sejati mensyaratkan kemandirian ekonomi. Namun Indonesia pasca-kolonial justru terjerat dalam kapitalisme global. Utang luar negeri menumpuk, proyek pembangunan bergantung pada investasi asing, dan rakyat kecil tetap berada di lapisan paling bawah.
Sumber daya alam yang melimpah tidak dinikmati rakyat. Tambang emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas lebih banyak menguntungkan korporasi besar, baik asing maupun domestik. Petani kesulitan mengakses tanah, nelayan sulit melaut karena industrialisasi laut, buruh upahnya ditekan demi “iklim investasi”.
Bukankah inilah bentuk penjajahan baru? Kita memang tidak lagi dijajah Belanda, tetapi kita dijajah oleh sistem ekonomi global yang menempatkan bangsa ini sebagai pasar dan penyedia bahan mentah. Sementara elit politik kita justru menjadi penjaga gerbang kepentingan asing.
Tjokro sudah lama mengingatkan bahwa musuh terbesar bukan hanya kolonialisme, tetapi juga kapitalisme yang menindas. Dan sayangnya, setelah merdeka, bangsa ini justru kembali jatuh dalam cengkeraman kapitalisme global.
Kemerdekaan Sosial, Ketimpangan yang Menganga
Kemerdekaan sosial seharusnya berarti hadirnya keadilan di tengah masyarakat. Namun fakta hari ini menunjukkan jurang ketimpangan yang semakin lebar. Segelintir orang menguasai kekayaan, sementara mayoritas rakyat berjuang sekadar untuk bertahan hidup.
Menurut laporan lembaga internasional, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Sementara jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Inilah ironi kemerdekaan sosial kita: republik merdeka, tetapi rakyat banyak masih terjajah oleh kemiskinan struktural. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak belum bisa diakses secara adil.
Tjokro pernah berkata bahwa umat Islam harus bangkit bukan hanya secara politik, tetapi juga sosial. Tanpa keadilan sosial, kemerdekaan hanyalah slogan kosong.
Kemerdekaan Budaya, Identitas yang Tergadaikan
Globalisasi membawa arus budaya yang kuat. Sayangnya, bangsa ini seringkali tidak siap menghadapi. Akibatnya, identitas bangsa terkikis. Anak muda lebih akrab dengan budaya populer asing daripada warisan budaya bangsa.
Lebih parah lagi, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang dulu menjadi kekuatan bangsa, mulai luntur. Individualisme, hedonisme, dan konsumerisme semakin merajalela.
Padahal Tjokro menginginkan kemerdekaan yang menegakkan martabat bangsa, dengan Islam sebagai etika sosial dan moral. Tanpa jati diri, bangsa ini akan mudah kehilangan arah, sekadar menjadi pengikut dalam arus global.
Agenda Pelanjut Perjuangan
Sebagai pelanjut perjuangan Jang Oetama, kita tidak boleh sekadar menjadi penonton sejarah. Kita harus menyusun agenda kemerdekaan yang sesuai dengan tantangan zaman:
Membangun politik berideologi. Partai harus kembali pada fungsi ideologis, bukan sekadar alat pragmatis. Politik harus dipandu moralitas dan cita-cita pembebasan.
Menguatkan ekonomi rakyat. Koperasi, UMKM, dan industri lokal harus menjadi tulang punggung ekonomi, bukan hanya mengandalkan investasi asing.
Menegakkan keadilan sosial. Negara harus hadir sebagai pengatur distribusi agar kekayaan tidak hanya dikuasai segelintir elit.
Mereformasi pendidikan. Pendidikan harus melahirkan manusia merdeka yang berkarakter, bukan hanya tenaga kerja untuk kapitalisme.
Menghidupkan budaya bangsa. Islam sebagai nilai moral dan kearifan lokal harus menjadi fondasi identitas nasional di tengah globalisasi.
Kemerdekaan yang Belum Selesai
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah tonggak penting, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Ia hanyalah pintu masuk. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu menjadi nyata dalam kehidupan rakyat.
Tjokroaminoto mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati tidak bisa diberikan, tetapi harus diperjuangkan. Ia bukan hadiah, melainkan hasil kerja keras, pengorbanan, dan konsistensi ideologis.
Hari ini, tugas itu jatuh pada kita. Jika kita menyebut diri sebagai pelanjut perjuangan Jang Oetama, maka kita tidak boleh puas dengan kemerdekaan formal. Kita harus terus menggugat, terus bergerak, terus melawan penindasan dalam bentuk baru.
Pertanyaan Tjokro masih relevan: “Apakah rakyat sudah benar-benar merdeka?” Jika jawabannya belum, maka tugas kita jelas, melanjutkan perjuangan hingga kemerdekaan itu benar-benar hadir, adil, dan mensejahterakan seluruh anak bangsa.
Wallahu’alam
Matraman, 17 Agustus 2025
Oleh: Ardinal Bandaro Putiah