Dugaan Korupsi Pembangunan Lanjutan Islamic Center Pekanbaru, AMRI Desak Kejari Periksa Kadis PUPR – BANUAMINANG.CO.ID

PEKANBARU, BANUAMINANG.CO.ID ~~ Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMRI) kembali menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berada di kota Pekanbaru. Kali ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran (TA) 2020.

 

Dugaan Korupsi tersebut berasal dari sejumlah proyek di komplek perkantoran Tenayan Raya yang diduga bermasalah. Hal itu diperkuat oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Riau. Salah satunya pembangunan lanjutan Islamic Center Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru.

 

Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Tengku Gusri mengatakan Dalam proyek yang diduga bermasalah itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran (TA) 2020 menganggarkan belanja modal sebesar Rp.186.630.765.611,00. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp148.078.964 418,62 atau 78,34 persen dari anggaran. diantaranya digunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung.

Kepada awak media, Kamis (23/12/21) Gusri mengatakan, Dalam laporan hasil audit BPK juga di jelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada kegiatan belanja modal gedung dan bangunan, diketahui terdapat kekurangan volume pada tiga kegiatan belanja modal gedung dan bangunan yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.

 

“Salah satu yang menjadi sorotan ialah, kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Islamic Center Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal ini ialah pekerjaan lanjutan. Lebih parahnya lagi, total nilai kekurangan volume pembangunan Islamic Center tersebut sebesar Rp227.179.163,07. sedangkan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Islamic Center itu telah dilakukan seluruhnya atau sudah dibayarkan 100 persen senilai Rp29.416.678.000 dari nilai kontrak. Akibatnya berpotensi menyebabkan kerugian keuangan daerah Kota Pekanbaru”ujar Kordum AMRI Tengku Gusri.

 

“Dari keterangan tersebut maka kami ingin meminta kepada penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru agar mengusut tuntas kasus tersebut. Kami tidak ingin lagi para koruptor berjaya di tanah bermarwah ini, ungkap Tengku Gusri selaku Kordinator Umum Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi

 

Tidak hanya itu, sambung Gusri, ia meminta agar Kejari Kota Pekanbaru segera memeriksa serta menetapkan sebagai tersangka kadis PUPR Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran yang tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, yang menurutnya sudah sangat jelas melanggar regulasi undang- undang tindak pidana korupsi.

 

“Dan yang terakhir kami meminta Kejari Kota Pekanbaru memanggil Walikota Pekanbaru sebagai penanggung jawab terhadap kasus tersebut. Apabila Kejari Kota Pekanbaru tidak sanggup menuntaskan kasus tersebut maka kami meminta Kejati Riau segera mengambil alih Dugaan Korupsi Pembangunan Islamic Center Pekanbaru ini, serta menuntut dengan tuntutan maksimum,”tutup Tengku Gusri.

 

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi saat di konfirmasi oleh awak media terkait Laporan LHP BPK adanya lebih bayar pembangunan lanjutan Islamic Center Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru mengatakan sudah ditindak lanjuti oleh pihak kontraktor dengan mencicil dan memberikan jaminan yang senilai temuannya.

 

Namun kepala dinas PUPR tersebut tidak menjelaskan lebih rinci kapan pihak kontraktor tersebut mengembalikan kelebihan bayar tersebut dan besaran nilai yang telah dikembalikan ke kas daerah Kota Pekanbaru. “buktinya ada di Inspektorat dan BPKAD” jawab Kadis PUPR Indrapomi Singkat

 

Sedangkan didalam LHP BPK tersebut merekomendasikan kepada Walikota Pekanbaru agar Memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR Kota pekanbaru memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan bayar kepada kontraktor sebesar Rp227.179.163,07 dengan menyetor ke kas daerah. (*)

 

Tim BM Group

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.