Dilaporkan Pencemaran Nama Baik, Larshen Yunus Anggap Bagian Risiko Pemberantasan Korupsi – BANUAMINANG.CO.ID

PEKANBARU,BANUAMINANG.CO.ID ~~ Terkait kritikan Ketua Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (Gamari) yang juga aktivis anti korupsi Larshen Yunus mengenai dana publikasi di Pemprov Riau yang bernilai fantastis hingga Rp. 22 milyar yang berujung kepada Dilaporkannya Gubernur Riau ke kejaksaan agung membuat gerah beberapa pihak.

 

Kali ini aktivis anti korupsi itu dilaporkan oleh drh.H.Chaidir, MM selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan/atau Fitnah dan/atau Penghinaan ke Bareskrim Polda Riau, pada hari Jumat 24 Desember 2021.

 

Dilansir dari lancangkuning.com, kuasa hukum drh. H. Chaidir, MM, Gusti Randa, S.H., M.H dan Aziun Asyaari mengatakan Ketua Presidium Pusat Gamari itu talah melakukan tindak pidana penghinaan dan fitnah yang telah mencemarkan nama baik kliennya.

 

“Kami para pengacara merasa terpanggil atas tindak pidana penghinaan dan fitnah yang telah mencemarkan nama baik tokoh Riau yang juga telah kami anggap sebagai orang tua kami-kami,” demikian tegas Gusti Randa, S.H., M.H dan Aziun Asyaari di sela-sela proses pelaporan di MaPolda Riau.

Tengku Amin menyatakan, “Indonesia ini negara hukum, maka semua warga negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh ada orang yang bukan aparat penegak hukum semena-mena atas nama hukum, seolah memiliki kuasa dan wewenang melebihi aparat penegak hukum”.

 

“Selain itu, Riau ini Negeri Melayu yang syarat dengan Nilai dan Norma Adat Melayu, Tamadun (Peradaban) Melayu itu sangat tinggi, Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah (Al Quranul Karim). Negeri ini ada Tuan nya, untuk itu semua warga dan siapapun yang bermastautin di Riau patut dan wajib menghormati adat dan budaya Melayu Riau, dimana bumi di pijak disana langit di junjung”, sambung Tengku Amin.

 

Sementara itu Advokat Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H dari Law Firm YK and Partner selaku Kuasa Hukum Aktifis Anti Korupsi Larsen Yunus menanggapi dengan santai Terkait pelaporan tersebut.

 

Ia bersepakat dengan pernyataan kuasa hukum dari drh. Chaidir, MM bahwa negara Indonesia ini negara hukum, maka semua warga negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh ada orang yang bukan aparat penegak hukum semena-mena atas nama hukum, seolah memiliki kuasa dan wewenang melebihi aparat penegak hukum.

 

Maka dari itu, kuasa Hukum Ketua Umum Presidium Pusat Gamari itu Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H menegaskan, “bahwa berbicara tentang hukum pidana, berarti kita berbicara tentang pembuktian. Pembuktian dalam laporan yang di buat di Polda Riau,” katanya.

 

Untuk itu ia berharap Polda Riau harus netral dalam memproses perkara ini tanpa memandang siapa pelapor dan siapa terlapor, karena setiap warga negara dihadapan hukum memiliki hak yang sama. “jangan pelapor mengatasnamakan sebagai tokoh masyarakat Riau, kemudian Pihak Polda Riau berat sebelah dalam memeriksa perkara ini. Tentunya Kita harapkan penyidik tidak terpengaruh dalam proses penanganan perkara ini”.tutup Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H yang akrab disapa Dr. YK itu.

 

Di tempat terpisah, saat dikonfirmasi awak media, Ketua Presidium Pusat Gamari Larshen Yunus mengatakan siap menghadapi proses hukum Terkait pelaporan dirinya dengan tuduhan pencemaran nama baik.

 

“Saya sudah baca beritanya. Saya menganggap ini bagian risiko perjuangan agar Riau Bebas dari tindak pidana korupsi, dan Sebagai warga negara tentunya kita harus menghormati proses hukum, meskipun terlihat aneh bagi saya, apa korelasinya antara statemen saya yang mengkritik dana publikasi di Pemprov Riau yang bernilai hingga Rp. 22 milyar dan pergub nomor 19 tentang kerja sama publikasi itu Dengan Ketua Umum FKPMR? Apakah FKPMR itu bagian dari Pemprov Riau? Yang saya kritik kebijakan pejabat di lingkungan Pemprov Riau bukan Pejabat FKPMR, itu pun tidak ada menyebutkan nama seseorang,” jelas Larshen Yunus.

 

Dengan kata bijak Larsen mengatakan sebagai warga negara yang baik seharusnya mampu memilih dan memilah dalam memposisikan fungsi dan jabatannya.

 

“Sebuah pelajaran Bagi pribadi saya untuk tidak akan mencampur aduk antara satu jabatan dengan jabatan lainnya meski dalam satu pribadi yang sama,” kata dia.

 

Larshen menegaskan, sebagai pejabat publik harus siap untuk dikritik dan diawasi dalam menggunakan anggaran negara.

 

“Kalau pemimpin itu amanah sesuai dengan sumpah jabatan yang di ucapkan nya dibawah kitab suci, tentu sebagai warganya kita wajib menjunjungnya, tetapi kalau pemimpin itu tidak amanah tentu kita sebagai warga juga wajib mengingatkannya. Seperti yang tertuang dalam tunjuk ajar melayu mengenai kepemimpinan. ‘Acuan pantang mendurhaka ini ditujukan kepada pendurhakaan pemimpin yang terpuji, adil dan benar, bukan terhadap pemimpin yang menyalah, zalim dan sebagainya. Hal ini tercermin dalam ungkapan: “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Jadi, pemimpin yang adil dan benar-benar sempurna wajib ditaati, sedangkan pemimpin yang zalim harus lah disanggah, dilawan, disingkirkan atau setidak-tidaknya diberi peringatan atau teguran,” tutup Larshen Yunus.

 

Tim BM Group

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.