Di Bengkalis, Mamun Murod Paparkan Rencana Strategis TRGMD

Riau253 Dilihat

Bengkalis, Banuaminang.co.id ~~ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau Dr. H. Mamun Murod Menjadi Pembicara dalam Lokakarya Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu dan mempromosikan solusi iklim alami yang diselenggarakan di kabupaten Bengkalis, Rabu (19/1/22).

Dalam Lokakarya tersebut, Kadis LHK Provinsi Riau Mamun Murod memaparkan rencana Strategis Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah (TRGMD) Provinsi Riau dalam Upaya Restorasi Mangrove.

Didalam Pemaparannya, Mamun Murod mengatakan, secara umum terdapat 7 isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. Diantaranya Keberlangsungan ketersediaan pangan, Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air, Deforestasi untuk penggunaan lahan di luar kehutanan, Kerusakan (degradasi) ekosistem gambut, Ancaman kebakaran hutan dan lahan, Abrasi pantai di pesisir dan pulau-pulau terluar, dan Penurunan keanekaragaman hayati.

Dari ke tujuh isu strategis tersebut, terdapat 3 isu utama yang menjadi konsentrasi TRGMD, yakni Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air, Kerusakan (degradasi) ekosistem gambut dan Ancaman abrasi pantai.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor Kpts. 871/VIII/2021 tentang Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau. TRGMD memiliki tugas Pokok dan Fungsi melakukan Koordinasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove skala provinsi, juga Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melakukan Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan restorasi gambut dan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di wilayah provinsi; dan Evaluasi pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Mamun Murod Menjelaskan, Sasaran Rehabilitasi Ekosistem Mangrove yang dilakukan oleh TRGMD Provinsi Riau dibagi kedalam dua katagori, pertama kondisi Kritis dan kedua Kondisi baik. Didalam kondisi mangrove yang kritis, dilakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi. Dengan cara melakukan penanaman dan pemeliharaan yang diiringi dengan upaya penyadartahuan masyarakat akan pentingnya ekosisteim magrove.

Sementara pada kondisi baik, sasaran utamanya ialah mempertahankan dan memanfaatkan ekosistem mangrove tersebut, diantaranya melakukan pengelolaan berkelanjutan kelestarian ekologi dan ekonomi, pemanfaatan HHBK, jasling dan pengamanan hutan.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau itu menjelaskan pola pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, yakni melakukan Penanaman dan Penyediaan Bahan bibit, ajir, yang dilakukan oleh masyarakat atau swakelola.

“Pola ini bertujuan agar berdampak kepada faktor sosial dan ekonomi, yaitu meningkatkan kepedulian (awareness) masyarakat sekitar pada kelestarian ekosistem mangrove, serta Menguatkan kelembagaan kelompok masyarakat, seperti tumbuhnya usaha pembibitan mangrove, wisata, dan sektor usaha lainnya dengan memanfaatkan kelestarian hutan mangrove,” beber Mamun Murod.

Lebih jauh Mamun Murod menjelaskan, memanfaatkan ekosistem mangrove memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar pada sektor ekonomi, diantaranya Tambahan pendapatan dari insentif penanaman, dan bahan untuk penanaman bibit/benih, ajir bambu. Sedangkan Manfaat Jangka Panjang dari Pemulihan Ekosistem Mangrove ialah jasa-lingkungan, Perlindungan bencana dan manfaat lainnya.

Pada kesempatan itu, Mamun Murod mengatakan terdapat 9 Provinsi yang melakukan rencana rehabilitasi mangrove, dimana provinsi Riau melalui DLHK menargetkan sebanyak 155.121 hektar lahan telah dilakukan rehabilitasi dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2024.

“Pada tahun 2020 sebanyak 772, tahun 2021 sebanyak 15.000, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 74.490, ditahun 2023 sebanyak 50.697 dan pada tahun 2024 sebanyak 12.140. jika di total seluruhnya berjumlah seluas 155.121 hektar lahan,” jelasnya.

Kadis LHK Riau itu menegaskan faktor penentu keberhasilan dari rehabilitas mangrove itu harus adanya Pelibatan seluruh stakeholder terkait, pembagian peran dan tanggung jawab, yang diterjemahkan dengan membentuk Strategis Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah (TRGMD).

“Selain itu perlu juga adanya penetapan kawasan lindung, zona pemanfaatan terbatas, dan zona rehabilitasi. Kemudian didalam pemanfaatannya harus di buat mekanisme perizinan, kemudian menggunakan sistim silvikultur, adanya pengawasan dan dilakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal” kata kadis LHK Riau Mamun Murod.

Dipenghujung pemaparannya, pada Lokakarya Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu dan mempromosikan solusi iklim alami tersebut, kadis LHK Riau itu mengungkapkan potensi kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi mangrove. Salah satunya ialah pengembangan budidaya kepiting bakau.

Ia mencontohkan masyarakat di Dusun Sungai bandung Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah yang mendirikan Kelompok Tani Hutan (KTH) MANGROVE JAYA DAN KTH MEGA BUANA. Saat ini masyarakatnya mulai aktif dalam melakukan Rehabilitasi di Kawasan Hutan dan Areal bekas Kebun Kelapa yang hancur karena intrusi Air Laut.

“Sampai dengan sekarang KTH MANGROVE JAYA DAN MEGA BUANA Melakukan Rehabilitasi mangrove seluas 240 Hektar. Selain Pelestarian Mangrove dengan melakukan Rehabilitasi Mangrove juga melakukan Penggemukan Kepiting di beberapa Spot Kawasan Tersebut. Dan melakukan inovasi olahan HHBK misalnya Terasi Bubuk, Sabun dari buah mangrove, Abon dari Seafood Bakau dan produk turunan lainya,” tutup Mamun Murod. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.